Udara pada saat melakukan persiapan, evaluasi, pembuatan dan penerbitan Authorizations, Conditions And

Size: px
Start display at page:

Download "Udara pada saat melakukan persiapan, evaluasi, pembuatan dan penerbitan Authorizations, Conditions And"

Transcription

1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DTREKTORAT jenderal perhubungan upara PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 293 THm 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BAGIAN (STAFF INSTRUCTION ] AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMITATIONS (ACL) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi personal di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara pada saat melakukan persiapan, evaluasi, pembuatan dan penerbitan Authorizations, Conditions And Limitations (ACL) untuk pengoperasian pesawat udara sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulations) Bagian 91, 121, 135, 133 dan 137, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Bagian (Staff Instruction ] Authorizations, Conditions And Limitations (ACL); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

2 4. Keputusan Menteri' Perhubungan Notnor KM 18 Tahun 2001 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah beberapa-kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri. Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi: Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan. Sipil Bagian 133 {Civil Aviation Safety Regulations Part 133] tentang Pengoperasian Rotorcraft Muatan Eksternal [Rotorocraft External Load Operations); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 137 {Civil Aviation Safety Regulations Part 137) tentang Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Pertanian {Agricultural Aircraft Operations); 7. Peraturaii Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yahg Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, International dan Angkutan Udara Niaga Tidak Beijadwal sebagaimana telah diubah beberapa kali dan. terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 Tentang Persyaratan- Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, International dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;

3 :B. Peraturan imenteri.perhubungan.nomor;;pm 94 Tahun I 2015 Tentang; Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 [Civil Aviation Safety, Regulations Part 91) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules) sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM si Tahun 2017 tentang Perubahan atas; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91] Tentang Pengoperasian Operating And Flight Rules); Pesawat Udara (General 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah,. terakhir dengafi.. dengan Pera;turan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan' Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik.4ndonesia Tahun 2017 Nomor 816);. - MEMUTUSI^N: Menetapkan :. PERATURAN :DIREKtUR JENDERAL PERHUBUNGAN^ UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BAGIAN l' (STAFF INSTRUCTION ) AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMITAtlONS (ACL). Pasal 1 Memberlakukan Petunjuk Teknis Bagian (Stajf Instruction ) Authorizations^ Conditions And Limitations (ACL) sebagaimana tercantuni dalam Lampiran yang merupakah bagian tak!terpisahkan dari Peraturan^.^'Direktur Jenderal ini..

4 Pasal 2 Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini. Pasal 3 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku: 1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/208/VII/2001 tentang Staff Instruction SI (O) Standard Operations Specification; 2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/293/IX/2001 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor; SKEP/263/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan {Staff Instruction (M) Nomor ) Mengenai Standar Spesifikasi Operasi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober2017 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd. Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc jj U,{ Salinan^esum aslinya KEP^A^^GIAN HUKUM AH't^dRNAMA SARI tembina / (IV/a) NIP

5 LAMPIRAN RAL PERHUBUNGAN UDARA TANGGAL : U Oktober 2017 staff Instruction SI Authorizations, Conditions and Limitations (ACL). Edition Amendment Date REPUBLIC OF INDONESIA - MINISTRY OF TRANSPORTATION DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION JAKARTA - INDONESIA

6 AMENDMENT RECORD LIST Amendment No. Original Issue (Edition 1] Issue Date REFERENCE GOT

7 FOREWORD 1. PURPOSE This staff instruction prescribes responsibilities, policies, and procedures to be used by the Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations (DAAO) and applicant dealing with DGCA for the Evaluation of Authorization, Conditions and Limitations (ACL). This Staff Instruction may be made available to the public so that they may better understand the authority and responsibility of the DAAO. 2. REFERENCES This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations CASRs Part 91, Part 121, Part 133, Part 135 and Part CANCELATION: Staff Instruction Number SI (O) Amdt. 0 July 13, 2001 and SI (M) Amdt.l September 10, 2001 have been canceled. 4. AMENDMENT The amendment of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Civil Aviation. DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION Signature. ^vs^hjan sesuai aslinya ^ ^^I^EPALA BAGIAN HUKUM Dr. Ir. AGUS SANTOSO M. Sc SARI Pembina / (IV/a) NIP

8 TABLE OF CONTENT AMENDMENT RECORD LIST FOREWORD TABLE OF CONTENTS i ii iii CHAPTER 1 - BACK GROUND 1 1. Objective 1 2. General 1 3. DGCA Responsibilities 1 4. Standard Authorization, Conditions And Limitations (ACL) For Oc/Aoc Under 1 5. Using New Authorization, Condition and Limitation 4 6. New Features and Symbology of New Authorizationz, Condition and Limitations (ACL) Paragraphs 5 7. Authorization, Conditions and Limitations DAAO Form 120-6a 5 8. Drafts of Authorizations, Conditions and Limitations 6 9. Printing New or Amendment Authorizations, Conditions and Limitations Review, Approval and Distribution of Authorizations, Conditions and Limitations Amendment or Cancellation of Authorizations, Conditions and Limitations.. 7 CHAPTER 2 - AUTHORIZATIONS,CONDITIONS AND LIMITATIONS - PART 8 A CHAPTER 3 - EN ROUTE AUTHORIZATIONS AND LIMITATIONS - PART B 26 CHAPTER 4 - AIRPLANE TERMINAL INSTRUMENT PROCEDURES AND AIRPORT AUTHORIZATIONS AND LIMITATIONS - PART C 32 CHAPTER 5 - AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS PART D - MAINTENANCE 42 CHAPTER 6-AUTHORIZATION, CONDITIONS AND LIMMITATIONS PART E - WEIGHT AND BALANCE 46 CHAPTER 7 - AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS PART H - HELICOPTER TERMINAL INSTRUMENT PROCEDURES AND AIRPORT AUTHORIZATIONS AND LIMITATIONS - PART H... 47

9 CHAPTER 1 BACKGROUND 1. OBJECTIVE This chapter provides guidance for the preparation, processing, generation, and issuance of Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 91/121/135/133/137 an Authorization, Conditions and Limitations (ACL). 2. GENERAL A. Generating Authorization, Conditions and Limitations (ACL). This section provides general direction and guidance to inspectors concerning actions necessary to generate a complete set of ACL. The ACL also provides detail information as necessary on the Operations Specification (ACL), The ACL is designed for generating automated to allow inspectors to collect and record appropriate information necessary for issuing required ACL before attempting to enter information directly into the ACL, users should be familiar with the ACL. B. The DGCA developed an ACL to be able to keep abreast of rapidly advancing technology and the resulting variables. New ACL provide access to a DAAO standardized format that includes only those authorizations, limitations, and condition and procedures that are applicable to the individual certificate holder. 3. DGCA RESPONSIBILITIES A. DGCA make coordination with an AOC/OC holder or Applicant of AOC/OC to ensures the following: (1) DGCA Certification Program Manager (CPM) make coordination with applicant of AOC/OC to develope of the new ACL during AOC/OC certification process. (2) Certification Program Manager responsible for prepare issuance of the new ACL if any information data as required fully coplied. (3) Any additional or changes as required issuance or amendment ACL such as new type aircraft or change of Major Operations aspect is the following certifcation process. (4) Any other changes that not efect to ACL, Principle Operation Inspector (POI) and/or Principle Maintenance Inspector (PMI) make coordination with AOC/OC Holder to review and process amending of the ACL. All DGCA Inspectors/PMI/POI are aware of any changes to an existing ACL. B. Format issuance or amendment an ACL in accordance with DAAO Form a as provided in SI Form 01 - DAAO Form Manual.

10 4. STANDARD AUTHORIZATION, CONDITIONS AND LIMITATIONS (ACL) FOR OC/AOC UNDER CASR PART 91, 121, 135 AND 137 FIXED-WING AND ROTORCRAFT OPERATIONS. These ACL templates are divided into the following six parts. Approval of all ACL may be indicated by the signature of the signatory form a. Most of the authorizations in ACL need thorough coordination as stated in paragraph 3 in this chapter. If status Not Applicable for authorization the detail paragraph of ACL "Not Be Issued" and table of content ACL stated "Not Applicable" (for example ; A12 Not Applicable). Part A General. Part A of ACL are generally considered to be the responsibility of both Airworthiness and Operations inspectors. Contents of these templates must be carefully coordinated before approval. The following is a list of the paragraphs subject of part A ; A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AS A9 AlO Issuance and applicabilily Definitions and abbreviations Aircraft authorizations Summaiy of special authorizations and limitations Exemptions and deviations Management personnel Other designated persons Operational control Airport aeronautical data Aeronautical weather data A11 Approved carry-on baggage program A12 Domestic operations to certain foreign airports A13 Part 121 operations without certain emergency equipment A14 IFR operations outside controlled airspace A15 Autopilot in lieu of required second in command A16 Single pilot, single pilot in command, or basic part 135 operators A17 Approved security program for helicopters A18 Schedule helicopter operations A20 Airplane operations without instrument rated pilots A21 Air Ambulance Operations Helicopter A24 Air Ambulance Operations ^Airplane A28 Aircraft wet lease arrangements A30 Part 121 supplemental operations A96 Actual Passenger And Baggage Weight Program For All Aircraft A97 Small cabin aircraft passenger and baggage weight A98 Medium cabin aircraft passenger and baggage weight program A99 Large cabin aircraft passenger and baggage weight program Part B En Route Authorizations and Limitations. Operations inspectors are primarily responsible for preparing authorizations in Part B. Coordination between operations, maintenance inspectors. The following is a list of the paragraphs subject of part B : B31 Areas of enroute operation B32 Enroute limitations and provisions B34 Class 1 navigation using area navigation systems B35 Class II navigation in the Indonesian positive control area (PCA) using area or long range navigation systems

11 B36 Class III navigation using long range navigation systems or a flight navigator B42 Extended range operations with two engine airplanes under part 121 B46 Operations in reduced vertical separation minimum (RVSM) airspace. B50 Authorized areas of enroute operation, limitations, and procedures Part C ^Airplane Terminal Instrument Procedures and Airport Authorizations and Limitations. Part 0 pertains only to fixed wing airplanes. Operations inspectors are primarily responsible for preparing the authorizations in Part C. Coordination between operations, maintenance inspectors are essential. The following is a list of the paragraphs subject of part C : C51 C53 C55 C56 C57 C59 C60 C61 C64 C70 Terminal instrument procedures IFR landing minimums other than categoiy II and III - all airports Alternate airport IFR weather minimums IFR takeoff minimums, part 121 operations - all airports IFR takeoff minimums, part 135 operations - all airports Category II instrument approach and landing operations Categoiy III instrument approach and landing operations Flight control guidance systems for automatic landing operations other than categories II and III Terminal area IFR operations in class g airspace and at airports without an operating control tower nonscheduled passenger and all cargo operations Airports authorized for scheduled operations Part D Maintenance. Maintenance inspectors are primarily responsible for preparing authorizations in Part D. The following is a list of the paragraphs subject of part D ; D71 Scope of maintenance (capability of maintenance) D72 Aircraft Maintenance Maintenance Program Authorization. D74 Reliability Program Authorization: Entire Aircraft D75 Reliability program authorization for an entire airframe, powerplant, systems, or selected items D76 D81 D83 D85 D86 D88 D89 D90 D91 D95 Short term escalation authorization Parts pool agreement authorization Parts Borrowing Authorization Aircraft listing Maintenance program authorization for two engine airplanes used in extended range operation Maintenance Time Limitations Authorization Maintenance time limitations (operator without reliability program) Aeronautical Product Procurement Requirements: Air Carrier Maintenance Provider Minimum equipment list authorization

12 Part E ^Weight and Balance. Maintenance inspectors are primarily responsible for preparing authorizations in Part E. The maintenance inspectors must carefully coordinate the Part E of ACL with operations inspectors. The following is a list of the paragraphs subject of part E : E96 Weight and balance control procedure Part H Helicopter Terminal Instrument Procedures and Airport Authorizations and Limitations. Part H is the rotorcraft equivalent to the Part C of ACL for fixed-wing operations. Operations inspectors are primarily responsible for preparing in Part H. (Note : Parts 121 operations will not have PartH of ACL in the databases.). The following is a list of the paragraphs subject of part H : H101 Terminal instrument procedures H102 Basic instrument approach procedure authorizations - all airports HI03 IFR landing minimums other than airborne radar and categories II and III approaches - all airports HI04 Helicopter enroute descent areas (HEDA) HI05 Alternate airport IFR weather minimums HI06 IFR takeoff minimums, helicopter operations - all airports H107 Special restrictions for foreign terminal instrument procedures HI08 Category II ( CAT II ) instrument approach and landing operations H109 Category III ( CAT III ) instrument approach and landing operations HI 10 Flight control guidance systems for automatic landing operations other than categories II and III HI 13 Special terminal area IFR operations - authorizations, limitations, and provisions HI 14 Special airport authorizations, provisions, and limitations H120 Airports authorized for scheduled operations 5. USING NEW AUTHORIZATION, CONDITIONS AND LIMITATIONS A. Authorization, Conditions and Limitations Generation. The system for generating new operations specifications is designed to allow Inspectors to collect and record the required information on DAAO form a. (1)To generate the new operations specifications for a particular certificate holder/applicant, the following occurs: (a) The Inspector collects the certificate holder/applicant information and enters it into the DAAO form a. (b) The DAAO form a contains those standard paragraphs appropriate to the particular certificate holder/applicant. (2) Upon completion of the data entry into the DAAO form a, a complete set of ACL can be submitted for a particular certificate holder/applicant, Operations Specifications and their Authorization, Conditions and Limitations.

13 B. Authorization, Conditions and Limitations Control. New Authorization, Conditions and Limitations paragraphs are accounted for and controlled by the table of contents and the signature blocks at the end of each part. (1) Table of contents. The new Authorization, Conditions and Limitations table of contents is an integral section of a certificate holder's operations specifications and ACL. It is used as a control to account for the particular paragraphs issued to a specific certificate holder. (a) The DAAO form a will include a table of contents with a specific set of Authorization, Conditions and Limitations for the particular operator. (b) If a revision to the Authorization, Conditions and Limitations causes a revision to the table of contents, the DAAO form a will have a revised table of contents showing the latest effective date for the paragraph. (c) Paragraphs at the end of each part are reserved for future development of standard paragraphs, as needed. (d) The date under the column titled, "EFFECTIVE DATE", is the date that Authorization, Conditions and Limitations paragraph was finalized or revised by DGCA, (e) If the paragraph is not applicable to the certificate holder, the date will not be entered and the title' will not appear. Instead the word "RESERVED" -will appear in table of contents. (2) Reserved Paragraphs. There are two types of reserved paragraphs: Those reserved for future use by DGCA Those that have not been issued to a certificate holder/applicant because they are not applicable or the activity has not been authorized for that certificate holder. 6. NEW FEATURES AND SYMBOLOGY OF NEW AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS (ACL) PARAGRAPHS A. The file system is entered manually to change the text of certain paragraphs and subparagraphs to make them applicable to the specific requirements of a particular certificate holder. (1) For example, if other business names are authorized, the text of subparagraph Al. 1 of the ACLs permits their use. (2) In some paragraphs, certain subparagraphs may not be applicable to a particular certificate holder. In these situations, DGCA will delete the inapplicable subparagraph and consecutively re-letter the applicable subparagraphs. B. The words OC/AOC Number, Operator Name, Amendment Number, and Effective Date are printed to the completed paragraph in ACL DAAO Form a.

14 C. ACL are controlled by the table of contents and the signature blocks (Director of Airworthiness and Aircraft Operations) at the end of each part. (1)All paragraphs will be identified and consecutively numbered in the Table of Contents. Paragraphs not applicable to the certificate holder/applicant will be identified in the Table of Contents as "Reserved". Therefore, the paragraphs that are actually issued to the certificate holder/applicant will not necessarily be consecutively numbered. See Table of Contents. (2) Each paragraph begins at the top of an ACL form. Each paragraph is separate and can be added or deleted without affecting other paragraphs. (3) When a paragraph requires more than one page, the pages will be sequentially, numbered following the paragraph number continued through the next pages, for example : A1 page 1 of 2 Title A1 - ISSUANCE AND APPLICABILITY; Paragraph 12 3 A1 'page 2 of 2 Title A1 - ISSUANCE AND APPLICABILITY (Continued); Paragraph 4, 5, 6 etc. 7. AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS DAAO FORM 120-6a. A. The DAAO Form 120-6acontains blank tables or spaces for entering additional information specific to the certificate holder, such as authorizations. (1) It is highly desirable that the Certification Program Manager (CPM) work closely with the applicant of OC/AOC in preparing the DAAO Form 120-6afor the new ACL or PMI/POI assigned work closely with the holder of OC/AOC in preparing the DAAO Form 120-6afor amending ACL. (2) Review the DAAO Form 120-6ato ensure the information is correct and that appropriate documents are referenced. Note: Coordination is essential between Operations and Airworthiness inspectors regarding the information to be added to these paragraphs. B. When amending an Authoriizations, Conditions and Limitations paragraph, only those applicable pages of the DAAO Form 120-6a need be completed. C. Inspectors can conserve time and effort by working with the certificate holder/applicant to verify the accuracy of the information. This cooperation enhances mutual understanding concerning added information that will be in the standard Authorizations, Conditions and Limitations paragraphs. After the Authorizations, Conditions and Limitations DAC Form 120-6aare completed and signed, the data must then be entered into the DGCA file system.

15 D. Format DAAO Form a provided in SI Form 01 - DAAO Form Manual 8. DRAFTS OF AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS A. After the information from the Air Operator data entry forms and the Authorizations, Conditions and Limitations DAAO Form 120-6ashould be revie^ved to verify that appropriate paragraphs for the particular certificate holder/applicant have been selected. After verifying that the appropriate paragraphs have been selected and printed, Inspectors must proofread the added information for accuracy. Any corrections must be re-printed before sign process. B. Inspectors should coordinate the draft Authorizations, Conditions and Limitations with the certificate holder/applicant. This coordination keeps the certificate holder/applicant involved throughout the preparation of the Authorizations, Conditions and Limitations. It provides an opportunity to develop a common understanding between the certificate holder/applicant and the DGCA about the Authorizations, Conditions and Limitations. The certificate holder/applicant also has the opportunity to verify that the updated information is correct. 9. PRINTING NEW OR AMENDMENT AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS A. After the draft Authorizations, Conditions and Limitations have been reviewed, verified for accuracy, and coordinated with the certificate holder/applicant, they are printed on blank paper size A4 which then becomes DAAO Form 120-6a, Authorizations, Conditions and Limitations, as new issue or amended. B. The DAAO Form 120-6a is to begin each paragraph on a new page, although a single paragraph may take several pages. 10.REVIEW, APPROVAL, AND DISTRIBUTION OF AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS A. General. The Authorizations, Conditions and Limitations are legal documents and care must be taken in their preparation. Authorizations, Conditions and Limitations may be approved only by the Director or Acting Director Airworthiness and Aircraft Operations on Behalf of the Director General Civil Aviation. B. Final DGCA Review. Assigned Inspectors shall review the Authorizations, Conditions and Limitations for accuracy and completeness of the added information. This added information will be in upper case letters for ease of review. 7

16 (1) New Authorizations, Conditions and Limitations paragraphs shall be checked to ensure the following: (a) DAAO Form a as current revision. (b) Content, words and spell language parts, paragraph and subparagraph are correct. (c) The words OC/AOC Number, Operator Name, Amendment Number, and Effective Date in bottom left side DAAO Form a. (d) The name and title authority signatory. (e) The page and total pages each parts of ACL conform with table of content ACL. C. Approving an Authorizations, Conditions and Limitations The Authorizations, Conditions and Limitations must be signed by the Director or Acting Director Airworthiness and Aircraft Operations. This signature must be in ink and DGCA Formal Stamp. D. Distribution of Authorizations, Conditions and Limitations After approving the Authorizations, Conditions and Limitations, the DGCA shall forward the original to the certificate holder's authorized to Authorizations, Conditions and Limitations. The certificate holder shall retain the original, indicate receipt on the copy, and return the copy to the DGCA office. 11.AMENDMENT OR CANCELLATION OF AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS A. Effective Date. For amendments to Authorizations, Conditions and Limitations become effective on the date the amendment is approved by the DGCA. B. Cancellation of Authorizations, Conditions and Limitations. (1) Certificate holder initiated cancellation of Authorizations, Conditions and Limitations. The certificate holder should advise the DAAO, in writing, of the particular Authorizations, Conditions and Limitations for which cancellation is desired and the effective date of the cancellation. (a) Upon receipt of the cancellation request, the DGCA shall stamp or mark "canceled" across the face of the applicable specification, along with the cancellation date. (b) The DAAO should advise the certificate holder and DAAO holding a copies of the Authorizations, Conditions and Limitations of ^e cancellation date. (c) DGCA initiated cancellation of Authorizations, Conditions and Limitations. 8

17 In cases where an Authorizations, Conditions and Limitations is no longer required, the DGCA shall notify the certificate holder, in writing, to cancel the Authorizations, Conditions and Limitations. The letter must clearly state that the Authorizations, Conditions and Limitations is being canceled, the effective date of cancellation, and the reason. Copies of the letter then should be forwarded to DAAO and copies of the certificate holder's Authorizations, Conditions and Limitations.

18 CHAPTER 2 AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS - PART A. Part A General. Part A of Authorizations, Conditions and Limitations are generally considered to be the responsibility of both Airworthiness and Operations inspectors. The following paragraphs of the Authorizations, Conditions and Limitations Part A: A. Paragraph A1 - ISSUANCE AND APPLICABILITY 1. ACL issued to The operator name must be the legal name of the operator and any other business names under which the operations are being conducted and The legal business address include telephone, and facsimile. 2. Number DGCA Letter approval of SIAU (Surat Izin Angkutan Udara). 3. The kinds of operations authorized as following : (a) Under CASR Part 121, kinds of operations are as follows: (1) Domestic Operations. Domestic operations are conducted pursuant to CASR 121. This kind of operation authorizes, carriage of passengers and cargo in scheduled operations within the contiguous Indonesia. A certificate holder authorized for domestic operations is automatically authorized to conduct supplemental (nonscheduled) operations in accordance with paragraph A30 of the Authorizations, Conditions and Limitations (2) Domestic and Flag Operations. Domestic and flag operations are conducted pursuant to CASR 121. A certificate holder authorized to conduct flag operations is also authorized to conduct domestic operations. This kind of operation authorizes carriage of passengers and cargo in domestic and international scheduled operations. A certificate holder authorized for domestic and flag operations is automatically authorized to conduct supplemental (nonscheduled) operations in accordance with paragraph A30 of the Authorizations, Conditions and Limitations. (3) Supplemental Operations. Supplemental operations are conducted pursuant to CASR 121. This kind of operation authorizes carriage of passengers and cargo in nonscheduled operations. A certificate holder authorized for only supplemental operations is not authorized to conduct domestic or flag operations. (4) Supplemental, Cargo Only Operations. Supplemental, cargo only operations are conducted pursuant to CASR 121. This kind of operation authorizes, only the carriage of cargo. 10

19 (b) Under CASR Part 135 (Fixed Wing). The kinds of CASR Part 135 fixed wing airplane operations can be authorized as follows: (1) Commuter Airplane. Commuter airplane operations are conducted pursuant to CASR 135. This kind of operation authorizes carriage of passengers and cargo in scheduled operations. A certificate holder authorized for commuter airplane operations is automatically authorized to conduct on demand (nonscheduled) operations. (2) On Demand Airplane. On demand airplane operations are conducted pursuant to CASR 135. This kind of operation authorizes carriage of passengers and cargo in nonscheduled operations. Any certificate holder authorized for only on demand airplane operations is not authorized to conduct commuter airplane operations. (3) On Demand Cargo Only Airplane. On demand cargo only airplane operations are conducted pursuant to CASR 135. This kind of operation only authorizes the carriage of cargo. (c) Under CASR Part 135 (Rotorcraft). The kinds of CASR 135 rotorcraft operations are as follows: (1) Commuter Rotorcraft. Commuter rotorcraft operations are conducted pursuant to CASR 135. This kind of operation authorizes carriage of passengers and cargo in scheduled rotorcraft operations. A certificate holder authorized for commuter rotorcraft operations is automatically authorized to conduct on demand operations. (2) On Demand Rotorcraft. On Demand rotorcraft operations are conducted pursuant to CASR 135. This kind of operation authorizes carriage of passengers and cargo in nonscheduled operations. A certificate holder authorized for only on demand rotorcraft operations is not authorized to conduct commuter rotorcraft operations. (3) On Demand Cargo Only Rotorcraft. On demand cargo only rotorcraft operations are conducted pursuant to CASR 135. This kind of operation only authorizes the carriage of cargo. (d) A certificate holder can be authorized to conduct one kind of operation under CASR Part 121 and other kinds of operations under CASR Part 135. For example, paragraph A1 could authorize a certificate holder to conduct domestic and flag, commuter airplane, and on demand rotorcraft operations. The appropriate CASR 11

20 regulatory section for each kind of operation will be automatically specified in paragraph Al. (e) Operating Certificate Under CASR Part 91, 133 and 137. Kind of operation based on applicable CASR. B. Paragraph A2 - DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS. Paragraph A2 includes the definitions of words or phrases used in other operations specifications paragraphs as developed by DGCA. The intent of these definitions is to enhance the understanding between DGCA and the aviation industiy. (1) DGCA developed definitions shall not be changed and definitions will be added when it becomes apparent that the definition is needed. (2) The proposed addition of a definition by DGCA makes the entire paragraph nonstandard. In this case, the operations specifications paragraph must be processed as described in Chapter 1, Paragraph 6. C. Paragraph A3 - AIRCRAFT AUTHORIZATION. A3 authorizes a certificate holder to use a specific make/model/series of airplanes or aircraft in CASR Part 121 or 135 operations. The following provides additional direction for the information fields that must be added to this paragraph. (1) Make/Model/Series, CASR Parts 121 and 135. When entering an authorized make/model/series into either the Air Operator Information file or data entry form, it should be precisely copied (including any abbreviation) from the Type Certificate (TC) Listing. (a) The file system edits the make/model/series being entered. If it is not precisely the same as found in the TC Listing, verification of the operator file is required. (b) If the appropriate make/model/series cannot be found in the TC Listing, Inspectors should immediately notify DAC, so that the table can be updated. (2) CASR Part 121. The following choices must be made in order to determine the correct CASR Part 121 airline/aircraft authorization: (a) Passenger Seating Capacity or Cargo Only. The passenger seating capacity used by the certificate holder during the emergency evacuation demonstration required by CASR 121 for each make/model/series listed must be entered in the column labeled "DEMONSTRATED". If the demonstrated passenger seating capacity applies to more than one series of a particular make and model, the seating capacity must be listed for each series to which it applies. 12

21 (b) It is unnecessaiy to list seating configurations used by the certificate holder that are less than the demonstrated seating capacity. The demonstrated seating capacity shall also be listed in the column labeled "APPROVED". However, if the certificate holder requests a higher seating capacity than that demonstrated by the certificate holder, the Principal Operations Inspector may approve the higher capacity under the following conditions: The higher seating capacity does not require another emergency evacuation demonstration to be conducted in accordance with CASR 121. The higher seating capacity does not exceed the maximum approved passenger seating capacities. The Principal Operations Inspector lists the higher seating capacity in the column labeled "APPROVED". (c) If the airplane is configured for cargo only, the phrase "Cargo Only" shall be entered in the column labeled "APPROVED". In some situations, such as combination passenger/cargo configurations, the approved seating capacity and the required number of flight attendants may need elaboration. This elaboration should be accomplished by adding an extra nonstandard paragraph. (d) The number of flight attendants used during the emergency evacuation demonstration must be entered for each make/model/series listed, unless the aircraft is configured for cargo only. (e) The total number of aircraft, per make/model/series, to be operated by the operator (3) CASR Part 135. The following choices or data must be entered to determine the correct CASR Part 135 airline/aircraft authorization: (a) Enter the appropriate class of operation for each make/model/series listed. Only one of the five classes of operation shall be entered for each make/model/series. The 5 (five) classes of operation for CASR Part 135 operations are: Single Engine Land (SEL) Single Engine Sea (SES) Multiengine Land (MEL) Multiengine Sea (MES) Helicopter (HEL) (b) Determine if the make/model/series are Turbine powered (c) Determine if the make/model/series are restricted to VFR operations only (d) Determine if the make/model/series are approved for daylight conditions only 13

22 (e) Determine if the make/model/series fly commuter services (I) Determine if the make/model/series are approved for passenger service (number of seats) or configured for cargo only (g) Enter the flight attendant requirement for each make/model/series, if required (h) Enter the total number of aircraft, per make/model/series, to be operated by the operator D. Paragraph A4 - SUMMARY OF SPECIAL AUTHORIZATIONS AND LIMITATIONS. This paragraph summarizes special authorizations and/or limitations applicable to a particular certificate holder. The file system provides the special paragraphs that authorize a specific activity to prints the titles of the paragraphs or equivalent phrases. (l)when printed in A4, the title (or equivalent phrase) completes the lead-in phrase authorizing the specific activity and reference number of the paragraph. (a) When a certificate holder is capable of conducting the activity which a special pairagraph would permit but the certificate holder is not authorized to conduct that activity, the file system prints the title (or equivalent phrase) of the special paragraph in subparagraph A4. When printed in A4, the title or equivalent wording completes the lead-in phrase prohibiting the certificate holder from conducting the activity. (b) If the certificate holder is not capable of conducting the special activity, or the special activity is not applicable to the certificate holder, the title or equivalent wording is not printed in either subparagraphs A4. E. Paragraph A5 - EXEMPTIONS AND DEVIATIONS. In order for a certificate holder to conduct operations under the provisions of any exemption or deviation, the exemption or deviation must be listed in paragraph A5. (1) Exemptions. The current exemption number and expiration date must be entered in A5. List the exemption numbers in numerical order. In the space labeled "Remarks and/or References" (adjacent to each exemption) enter a brief description of the exemption or, if appropriate, the exempted regulations. (a) If certain conditions or limitations related to the exemption are specified in another paragraph of the operations specifications, the reference number of the other paragraph must also be entered in this space. (b) For example, if a single HF radio is permitted by exemption in certain areas of an enroute operation, a reference to paragraph B50 should be made, such as "see paragraph B50". In this 14

23 example, the appropriate areas of enroute operation in paragraph B50 should contain a note authorizing the provisions of that exemption for those areas. (2) Deviations. The applicable CASR sections to which a deviation has been granted must be entered in A5. List the deviations in numerical order by CASR section. In the space labeled "Remarks and/or References" (adjacent to each deviation) briefly describe the provisions of the deviation or indicate a reference number for the standard operations specifications paragraph that authorizes the deviation. (a) For example, if a certificate holder is granted a deviation to permit the same person to serve as director of operations and director of maintenance, the applicable CASR section must be listed in the Applicable CASR Section column. In the "Remarks and/or Reference" space enter "See paragraph A6". (b) A standard operations specifications paragraph must be referenced and issued when granting deviations to the subject areas Requiring Operations Specifications Paragraphs. F. Paragraph A6 - MANAGEMENT PERSONNEL (1) A certificate holder's management personnel may have titles different from titles of management positions used in the Civil Aviation Safety- Regulations. The intent of paragraph A6 is to identify clearly the certificate holder's management personnel who are fulfilling Civil Aviation Safety Regulations management positions. A6 is also used to approve deviations from required management positions. Approval of these deviations must be indicated in A6 as follows: (a) For deviations permitting less than the required management positions, leave blank the positions that are not filled. Also leave management positions for Single Pilot Operators and Single Pilot in Command Operators blank. (b) For deviations permitting the same person to fill two or more positions, enter the name and title of that person in the appropriate position. (c) For deviations permitting a person to hold a management position when that person does not meet the regulatoiy qualification requirements, enter the name and title of that person in the appropriate position. (d) In all cases the appropriate regulatory section must be listed in paragraph A5 of the operations specifications. (2) The file provides management information for A6 from the Air Operator Information file. The Air Operator Information file must be correct in order to reflect the desired information required for operations specifications. (a) An extra paragraph may be added to A6 without making it nonstandard, provided the extra paragraph is used to identify 15

24 additional management positions (such as more than one chief pilot) or to specify conditions of a deviation. (b) If the extra paragraph provides for anything other than identifying additional management personnel or specifying the conditions of a deviation, it must be processed as a nonstandard paragraph. G. Paragraph A7 - OTHER DESIGNATED PERSONS. (1) Agent For Service. An agent for service is a person or company designated by the certificate holder upon whom all legal notices, processes and orders, decisions, and requirements of the DGCA shall be serviced. (a) Once any of these documents has been served upon the certificate holder's agent for service, the certificate holder cannot legally claim non receipt of the documents. (b) The name, title, and address of the agent for service must be obtained from the certificate holder and correctly entered into the Air Operator Information file. (2) Persons Designated to Apply for and Receive Operations Specifications. Names and titles of designated by the certificate holder as authorized to apply for and receive operations specifications must be entered in subparagraph A7. The operations specifications parts for which the designated person is responsible must also be entered. Principal Inspectors may determine that it is appropriate to have signatures of these designated persons recorded in this subparagraph on the original operations specifications. H. Paragraph AS - OPERATIONAL CONTROL (1) Each CASR Part 121 and 135 certificate holder must have a system and/or procedures for the operational control of flight movements. The intent of AS is to promote a mutual understanding between a certificate holder and the DGCA concerning the system and/or procedures used by that certificate holder. The three basic systems and/or procedures requirements are: (a) Dispatch systems that are required for CASR Part 121 Domestic and Flag operations (b) Flight following systems that are required for CASR Part 121 supplemental operations when the certificate holder does not have an established dispatch system (c) Flight locating procedures that are used by CASR Part 135 certificate holders (2) The system and/or procedures used by a certificate holder must be described or referenced in AS. It is preferable to complete AS with references to a certificate holder's manual or sections of a certificate holder's manual that describe the system and/or procedures used by that certificate holder. It is not necessary to control these references by date, 16

25 (a) The references should be changed only when a revision to the certificate holder's manual makes the reference in the operations specifications incorrect. When a certificate holder's manual does not adequately describe the system and/or procedures used, a narrative description combined with references may be necessary. (b) In many cases (especially with smaller CASR Part 135 certificate holders) it may not be appropriate to use references in this paragraph. In tiiese cases narrative description may be necessary. When a narrative description is used, it should be brief but provide sufficient information so that the DGCA and the certificate holder have the same understanding about the system and/or procedures used by the certificate holder. (3) The description of the systems and/or procedures for controlling flight movement as described in the operator's manual and referenced in the operations specifications or as described in the operations specifications should include the following information, as appropriate: flights Methods and procedures for initiating, diverting, and terminating t Persons or duty positions authorized to exercise, and responsible for exercising, operational control Facilities and location of facilities used by the operator in the exercise of operational control Communication systems and procedures used by the operator Special coordination methods and/or procedures used by the operator to assure the aircraft is airworthy Emergency notification procedures I. Paragraph A9 - AIRPORT AERONAUTICAL DATA. (1) CASRs and require Part 121 operators to have an approved system for obtaining, maintaining, and distributing airport aeronautical data. A9 provides the method for approving airport aeronautical data systems for Part 121 operators. CASR Part 135 Subpart I and 91.5 require Part 135 operators to obtain, maintain, and distribute essentially the same types of airport aeronautical data. Although a Part 135 operator is not required to obtain DGCA approval of the system used, A9 provides a method of promoting the same understanding between the operator and the DGCA concerning the system used to comply with the regulations pertinent to airport aeronautical data. (2) The system approved for Part 121 operators or used by Part 135 operators must be described or referenced in A9. When possible, the paragraph should be completed by referencing pertinent sections of the operator's manual or other documents which describe the system used by the operator. When the airport aeronautical data system is not described in a manual or another document, a narrative description of the system must be used to complete A9. When a narrative description (or outline) is used, it should be brief but 17

26 provide sufficient information which describes the system used to obtain, maintain, and distribute required airport aeronautical data. J. Paragraph AlO - AERONAUTICAL WEATHER DATA. (1) Numerous regulatory requirements in Parts 121 and 135 require operators to have or use a system for obtaining and disseminating aeronautical weather data. The intent of AlO is to promote the same understanding between the operator and the DGCA concerning the system used for obtaining and disseminating required weather data. CASR requires operators who conduct domestic and flag operations to use a DGCA approved system for obtaining forecasts and reports of adverse weather phenomena. AlO provides the method for approving this adverse weather phenomena collection and dissemination system. (2) Enhanced Weather Information Systems (EWINS) are approved by paragraph AlO. Approval for an operator to use an EWINS shall be accomplished by referencing the EWINS Policy and Procedures Manual in AlO. The original date of the EWINS manual and the last revision must also be referenced in AlO. (3) For Part 121 operators (domestic and flag operations) who are not approved to use an EWINS but must obtain approval of an Adverse Weather Phenomena Reporting and Forecasting System, AlO must be completed as fouows: (a) Approval of the operator's Adverse Weather Phenomena Reporting and Forecasting System shall be accomplished by referencing sections of the operator's manual or other documents which describe the system. If such manual sections or other documents do not clearly describe the Adverse Weather Phenomena Reporting and Forecasting System, a narrative description (combined with references where available) of the approved system must be added to paragraph AlO. (b) Additionally, the methods used by the operator for obtaining and disseminating other types of weather data (not related to the approved Adverse Weather Phenomena Reporting and Forecasting System) must also be referenced or narratively described in AlO. (4) For Part 121 supplemental operators, and Part 135 operators who do not use an approved EWINS, paragraph AlO shall be completed by referencing sections of the operator's msinuals or by a narrative description of the operator's system for obtaining and disseminating weather data. A narrative description or outline should be brief but present sufficient information about the system or procedures used. K. Paragraph All - APPROVED CARRY-ON BAGGAGE PROGRAM. CASR / CASR requires Part 121 / 135 operators to have an approved carry-on baggage program. This regulation also requires DGCA approval to be in the operator's ACLs. The approved program must be described or referenced in paragraph All. It is 18

27 preferable to approve the program by referencing a separate carry-on baggage document developed by the operator which describes the program. However, the operator may elect to implement the carry-on baggage program by describing the requirements of the program in various sections of its manuals such as the passenger services manual and the flight attendant manual. In this case, approval of the carry-on baggage should be made by referencing specific sections of the pertinent manuals in A11. Reference to the approved program in the ACLs must be controlled by revision number and/or date, as appropriate. When an operator's manual or separate carry-on baggage document does not adequately describe the approved carry-on baggage program, a combination of references and narrative description may be necessary. L. Paragraph A12 - DOMESTIC OPERATIONS TO CERTAIN FOREIGN AIRPORTS. (1) Operators authorized to conduct domestic and flag operations must comply with the regulations of Part 121 applicable to domestic operations on segments of routes outside the Republic of Indonesia provided specific authorization is obtained from the Director General. A12 is the method for authorizing these types of operations. When authorized to conduct domestic operations to foreign airports, the operator must comply with all regulations applicable to domestic operations (including flight time limitations and rest requirements). (2) Authorization to comply with regulations applicable to domestic operations is granted by listing the Indonesian airport and the foreign airport pairs (with lata identifiers) in which scheduled operations (to and from) will be conducted. No special training or procedural requirements needs to be accomplished before granting this authorization unless there are procedural requirements which are new to the operator or its crewmembers. This authorization shall be granted only when the scheduled operation is "to or from" on Indonesian airport within the Republic of Indonesia. This authorization shall not be granted when the enroute portion of the flight outside of the Republic of Indonesia exceeds 2 hours. The reasons for the 2 hour limitation include the following: (a) For most aircraft, the fuel reserve requirements for domestic and flag operations become approximately equivalent for flights of about 2 to 2 1/2 hours total flight time. (b) Limiting the segment of flight outside Indonesia to 2 hours results in any flight segment beyond 2 hours to be conducted in Indonesian airspace, in radar contact, with reliable communication and known or accurately forecasted weather information. Therefore, the portion of the flight beyond 2 hours is equivalent to existing domestic operations and fuel reserve requirements. M. Paragraph A13 - PART 121/135 OPERATIONS WITHOUT CERTAIN EMERGENCY EQUIPMENT. Part 121/135 operators may apply for a deviation from CASR / to permit extended overwater operations without carrying 19

28 certain emergency ditching equipment. A13 provides the method for approving these deviations. Approval is indicated by listing in A13 the make and model of the aircraft and the routes and/or areas to which the deviation applies may be approved, provided the following conditions are met. (1) The operator submits an application requesting the deviation with at least the following information to support the request. (a) Engine reliability data for the aircraft to be used, including total engine hours, number of inflight shutdowns and inflight shutdown rates. This information must include fleet wide data and data pertinent to the operator's aircraft. (b) Aircraft operational capabilities concerning a diversion due to an engine failure. This information must include drift-down profiles, single engine cruise performance for two and three engine aircraft, and two engine cruise performance for four engine aircraft. (c) The areas of enroute operation and/or routes over which provisions of the deviation will apply including proposed minimum enroute altitudes and airports which could be used if a diversion is necessary. POIs should be aware that A13 contains a limitation that requires that inflight operations are not to exceed 162 nautical miles from a shoreline at any time. (d) Navigation and communication equipment requirements and capabilities for normal flight conditions and for engine inoperative flight conditions in the proposed areas of enroute operation. (e) Existing and/or proposed procedures for diversion contingency planning and training curriculums for flight and cabin crewmembers concerning ditching without life rafts. (f) A description of search and rescue facilities and capabilities for the proposed areas of enroute operations. (2) The POI in coordination with the PMI must evaluate and substantiate submitted information. If a POI does not concur with the operator's proposal, a letter denying the application for a deviation with an explanation of the reasons for denial shall be forwarded to the operator. If a POI concurs that the deviations should be approved, a recommendation shall be prepared and forwarded along with the operator's application and supporting information to DGCA. (3) DGCA will review the application, the supporting information, and the POI's recommendation. If DGCA agrees with the POI's recommendation, the POI will be advised by letter of the concurrence. With DGCA concurrence the POI may approve the deviation by issuing A13. N. Paragraph A14 - IFR OPERATIONS OUTSIDE CONTROLLED AIRSPACE. 20

29 Paragraph B32 of the ACLs prohibits IFR operations outside of controlled airspace unless the POl approves such operations by issuing A14. IFR operations outside of controlled airspace are not provided any ATC separation services. The certificate holder and the pilot in command are responsible for avoiding obstacles and other air traffic. A14 provides audiorization for two types of IFR operations outside of controlled airspace. One or both types of these operations may by authorized. (l)terminal Area IFR Operations Outside Controlled Airspace. This type of operation includes approaches to, and departures from, terminal areas outside of controlled airspace or at locations without an operating control tower. Before authorizing this type of operation, the POl must confirm the operator has a method or procedure for assuring the facilities and services necessary for safe operations are operational at the airport during periods in which flight operations are to occur. The POl must confirm the operator has developed procedures and guidance for crewmember use while operating at these terminal areas. When terminal area IFR operations outside controlled airspace or at locations without operating control towers are authorized, ACLs paragraph C64 will automatically be printed for issuance. If the proposed operations are scheduled operations, additional information must be obtained from the operator and evaluated in order to complete C64. O. A15 - AUTOPILOT IN LIEU OF REQUIRED SECOND IN COMMAND. (1) In accordance with CASR 135, a Part 135 operator may apply for authorization to use an autopilot in place of a second in command. The POl must ensure each particular aircraft/autopilot combination is installed in accordance with DGCA approved data, is airworthy, and is operationally capable of maintaining control of the aircraft to the degree specified in CASR 135. (2) The aircraft make and model and the autopilot manufacturer and model identification must be listed in paragraph A15. Any conditions or limitations which the POl determines necessary for a particular aircraft/autopilot combination must also be listed. It is not necessary to repeat conditions or limitations already specified in an AFM or AFM supplement. If no conditions or limitations apply, enter the word "none" in that part of the listing. The following is an example of how this operator specific information should be added to this paragraph. AIRCRAFT MAKE/MODEL AUTOPILOT SYSTEM MANUFACTURER/MODEL ADDITIONAL CONDITIONS/LIMITATIO NS CESSNA 337 A CESSNA NAVOMATIC 300 NONE P. Paragraph A16 - SINGLE PILOT, SINGLE PILOT IN COMMAND, OR BASIC PART 135 OPERATORS. A16 comprises four different paragraphs. Only one of these paragraphs will be issued. The four types of operations authorized by A16 are; Single Pilot Operators, Single Pilot in Command Operators, Basic Part

30 Operators (On-Demand Operations Only), and Basic Part 135 Operators (Commuter and On-Demand Operations). A deviation is required to authorize a Single Pilot In Command or a Basic Part 135 Operator. Therefore, the appropriate regulatory sections and paragraph A16 must be listed in A5 of the Operations Specifications and the Air Operator file must indicate that a deviation is authorized. Q. Paragraph A17 - APPROVED SECURITY PROGRAM FOR HELICOPTERS. (1) CASR do not include provisions for helicopter security programs. Helicopter operators who wish to enplane or deplane passengers or checked luggage into "sterile areas" must apply for, and receive authorization to use, an approved security program. A17 conveys the authority for helicopter operators to use an approved security program. POIs shall not issue A17 without concurrence of the airport authority, (2) The security program used by the operator must be described or referenced in A17, It is preferable to reference sections of the operator's manual which describe the program used by that operator. It is not necessary to control these references by date. The references should be changed only when a revision to the operator's manual makes the reference in the ACLs incorrect. When the operator's manual does not adequately describe the system and/or procedures used, a narrative description combined with references may be necessary. (3) The airports and/or heliports in which compliance with the approved security program is required must be listed in A17. R. Paragraph A18 - SCHEDULED HELICOPTER OPERATIONS. Helicopter operators who operate scheduled passenger or cargo carrying operations must be issued A18. (1) Subparagraph A18 authorizes scheduled helicopter operations along "Restricted Helicopter Routes" with helicopters which do not have Transport Category "A" one engine inoperative performance capabilities. The operator must show that helicopters using these routes can, at any point along the route and while at the minimum authorized altitude, complete a safe approach and landing if powerplant failure occurs. Determining compliance with these conditions will almost always be a controversial and difficult inspector task. For this reason, only currently qualified and highly experienced helicopter specialists should be used to evaluate these types of routes. In controversial cases, a team of helicopter specialists should be employed for this task. (2) "Restricted Helicopter Routes" must be precisely defined in B50. In certain situations, detailed descriptions (including maps, charts, ATC letters of agreement, special provisions and limitations) of "Restricted Helicopter Routes" may be lengthy and complex. Therefore, it is permissible to incorporate these documents in B50 by reference. 22

31 S. Paragraph A20 - AIRPLANE OPERATIONS WITHOUT INSTRUMENT RATED PILOTS. A certificate holder who applies for this authorization may be issued A020 after each of the following considerations are satisfied. 1. Criteria for an Isolated Area. The area to be approved must be isolated. In determining whether an area is an "isolated area," consider the following criteria: (a) Isolated areas may include small settlements or villages. Commercial transportation, such as bus or train, is not available. Major highways do not transit or penetrate isolated areas although secondary and unimproved roads (suitable for cars and trucks) may be available. In many cases, the destinations are so isolated that air travel is the primary means of transportation. (b) Landing areas may be unimproved strips or water sites depending on the kinds of airplanes used and the time of year. Ski equipped airplane operations would be appropriate to frozen lakes or rivers and to suitable, snow covered land areas. (c) The size of isolated areas may vary considerably, depending on the needs of a particular certificate holder. The point of departure, en route portion of flight, and landing site all must be within the boundaries of the approved isolated area. (d) Within isolated areas flight planning and navigational requirements are normally performed by pilotage only. Radio navigational signal coverage (veiy-high frequency omnidirectional range or non-directional radio beacon facilities) is usually limited, or largely ineffective, in these areas. However, a radio facility may be located at or near a landing site without changing the classification of the isolated area. (e) Weather hazards that may be encountered in the proposed area and planning strategies that may reduce risk, (e.g., valleys may produce heavy fog in morning hours. Should a destination airport become fogged in while en route, consider using ABC airport as an alternate.) 23

32 2. Application for Isolated-Area Operations Using a PIC Without an Instrument Rating. Applicants requesting approval for these operations must hold an Air Carrier Certificate or an Operating Certificate and ACLs authorizing part 135 on-demand visual flight rules (VFR) day-only operations using single-engine land or seaplanes. Isolated-area operations using a pilot in command (PIC) without an instrument rating must not be authorized for commuter operations. Application for this authorization must be made by letter requesting amended ACLs. A map or current aeronautical chart identifying the area involved must be attached to the letter of application. This chart must clearly show the boundaries of the isolated area, the principal landing sites, and the distances from the operator's operations base. 3. Review of the Application for Compliance. The operations inspector must determine that the following requirements are met before issuing A020. (a) All aircraft to be used are single, reciprocating engine powered, nine or fewer passenger airplanes equipped for at least day VFR operations. (b) Operations are limited to on demand, day VFR flights within the boundaries of the approved isolated area and not more than 250 NM distance from the base of operation. (c) Flight locating procedures are adequate. (d) DAAO concurs with the approval of the isolated area operation. T. Paragraph A21 - AIR AMBULANCE OPERATIONS HELICOPTER. 1. General. ACLs A021 authorizes a certificate holder operating under CASR part 135 to conduct air ambulance visual flight rules (VFR) medical service operations in helicopters. The term "helicopter air ambulance" (HAA) replaces the previously used term "helicopter emergency medical service" (HEMS). (a) HAA/air ambulance authorization requires that the intended takeoff and landing site be adequate for the proposed operation considering the size of the site, type of surface, surrounding obstructions, and lighting. (b) If the HAA operation is to be conducted at night, the takeoff and landing site must be clearly illuminated by a lighting source that will provide adequate lighting for the site itself and for any obstructions that could create potential hazards during approach, hovering, taxiing, and departure operations. 2. Provisions and Limitations. (a) ACL A021 specifies that the certificate holder may not use a pilot in command (PIC) in HAA operations unless that PIC has satisfactorily completed the certificate holder's DGCA-approved training program for such operations. Because HAA operations often involve flights during periods of inclement weather, the training program for HAA operations must include a segment that covers the recovery from inadvertent instrument meteorological conditions (IIMC) encountered because of un-forecasted weather conditions. 24

33 (b)acl A021 specifies the conditions (day/night), area (local/cross-country), ceiling, and visibility the certificate holder is authorized to use for HAA operations in Class G (uncontrolled) airspace. Night conditions are further defined by identifying different minimums for high and low lighting conditions. In addition, ACL A021 specifies different ceiling and visibility minimums for these considerations and areas when operating in mountainous and non-mountainous areas. Each specific combination of conditions and areas are listed in ACL A021. (1) The possible combinations of conditions and area include time of day (night or day), level of light available at night (low and high lighting conditions), area of operation (local or cross-country), and the kind of area (mountainous or nonmountainous). Each of these combinations is specified along with ceiling and visibility authorizations. (2) Instrument flight rules (IFR) operators authorized to fly point in space (PinS) special instrument approach procedures (lap) with a "Proceed VFR" transition to the heliport must apply their VFR weather minimums in determining their landing minimums. (i) Since these operations require that the aircrew be specifically qualified for the use of these approaches, the visual segment area may be considered "local" in nature. (ii) Because the pilot and aircraft are trained, equipped, and authorized as fully IFR-capable under Part H authorizations, the area may be considered the equivalent of a "high lighting conditions" area at night. (iii) The effect of precipitous terrain has been accounted for in the development of the minimum descent altitude (MDA); therefore, for piorposes of appljdng VFR minimums in determining IFR landing visibility minimums, the area may be considered "non-mountainous." For planning purposes, this consideration applies when the distance from the missed approach point (MAP) to the landing area is less than 3 nautical miles (NM). (iv) Therefore, when appl5dng the VFR weather minimums of ACL - A021 in determining the minimums for all special PinS approaches with a "Proceed VFR" transition to the heliport, apply the local, non-mountainous, day, or night high lighting conditions (as appropriate) minimums in ACL - A021 in determining the landing minimum if the distance from the MAP to the heliport is 3 NM or less. However, if the distance from the MAP to the heliport exceeds 3 NM, the certificate holder must apply the VFR minimums prescribed in ACL - A021 appropriate to the actual existing conditions (e.g., local, mountainous, day or nonmountainous, cross-country, night, etc.). NOTE: For instrument approaches with a ''Proceed visually^ visual segment, the minimums provided in ACL A021 do not apply; the minimums specified in the lap apply. 25

34 (c) Requests for lower weather minimums for operations in uncontrolled airspace must be coordinated with and approved by the DGCA. These requests must follow the nonstandard ACL approval process. 3. Local Area. ACL - A021 contains a description of the "local area." The local area is an area designated by the certificate holder, which generally may not exceed 50 NM from the dispatch location, taking into account manmade and natural geographic terrain features that are easily identifiable by the PIC and from which the PIC may visually determine a position at all times. (a) The local area may be the same for night and day operations unless the terrain features used for the day local area would not be discernible at night. In such a case, both a day and night local area must be described. (b) For example, in mountainous or desert locations, geographical features may facilitate day operations, but because of the lack of such features and/or lighted landmarks, night operations would not be authorized. 4. HAA Reporting Data. All part 135 certificate holders utilizing this ACL shall, within 30 days from the conclusion of each calendar-year, complete all applicable data fields in the Helicopter Air Ambulance (HAA) Data Reporting Spreadsheet (see subparagraph D2) below) and submit the completed spreadsheet to the DGCA. U. Paragraph - A024 AIR AMBULANCE OPERATIONS AIRPLANE. 1. General. Airplane air ambulance operations do not differ significantly from other types of airplane air carrier operations. A024 authorizes a certificate holder operating in accordance with parts 121 or 135 to conduct air ambulan operations in airplanes. 2. Requirement for Aircraft Used in Air Ambulance Operations. The aircraft used in air ambulance operations must be equipped with at least medical oxygen, suction, and a stretcher, isolette, or other approved patient restraint/containment device. The aircraft need not be used exclusively as an air ambulance aircraft, and the equipment need not be permanently installed. 3. Air Ambulance Operations Definition. (a) Air transportation of a person with a health condition that requires medical personnel as determined by a health care provider; or (b) Holding out to the public as willing to provide air transportation to a person with a health condition that requires medical personnel including, but not limited to, advertising, solicitation, association with a hospital or medical care provider. 4. Complete the Training Program Before Starting Air Ambulance Flights. A024 specifies that the flightcrew must satisfactorily 26

35 complete the certificate holder's approved training program prior to commencement of air ambulance flights. 5. Additional Information. ACL Paragraph A021, Air Ambulance Operations Helicopter. V. Paragraph A28 - AIRCRAFT WET LEASE ARRANGEMENTS. The term "wet lease" is any leasing arrangement whereby a person agrees to provide an entire aircraft and at least one crewmember. This ACL authorizes certificate holders who conduct common carriage operations under CASR parts 121 and 135 to enter into wet lease arrangements with other certificate holders. 1. Reviewing Wet Lease Arrangements. When reviewing proposed lease arrangements between ROI certificate holders authorized to conduct common carriage operations, there are two critical factors to consider: (a) whether or not the lessee has exclusive legal possession and use of the entire aircraft, and (b) whether or not the lessor retains actual possession and operational control of the aircraft by virtue of providing and controlling the crewmembers. (1) Possession. In an DGCA defined wet lease, the lessor surrenders legal possession of specific aircraft to the lessee, but in general retains actual possession of the aircraft by virtue of providing and controlling the crewmember(s). This form of lease implies that the lessee has possession or custody, not ownership, of the aircraft for a specified period of time or a defined number of flights. (i) The lessor is the certificate holder who grants legal possession and use of specific aircraft to another certificate holder. (ii) The lessee is the certificate holder who obtains legal possession and use of specific aircraft from another certificate holder. (hi) If the lessor/grantor never transfers legal possession or custody of the entire aircraft. In this case the arrangement might actually be a charter. An example of such an arrangement is a provision of "aircraft -with crew" agreement where no legal or actual transfer of the possessory rights to the aircraft occurs. Such an arrangement is a services agreement for provision of a flight service to a customer even if characterized as a wet lease by the parties to the agreement. (2) Operational Control, operational control is the exercise of authority over initiating, conducting, or terminating a flight. The certificate holder exercising operational control generally the lessor is responsible for the safety and regulatory compliance of the flights. The DGCA rarely has allowed operational control to be exercised by the lessee certificate 27

36 holder. An example of such a case entails a lessee certificate holder who obtains legal possession of the lessor certificate holder's aircraft and, as part of the arrangement, the lessor agrees to furnish two flight attendants with the aircraft. In addition, the lessee furnishes the pilot crewmembers to operate the aircraft. In this case, the lessee certificate holder obtains both actual and legal possession of the aircraft and operational control by virtue of providing and controlling the pilot crewmembers. (3) Wet Lease TVpes. Operational control under DGCA defined wet lease will be one of two types. (a) The lessor certificate holder will have operational control of the listed aircraft. If the lessor certificate holder will have operational control, that certificate holder is authorized to conduct operations in accordance with each applicable wet lease arrangement identified in- ACL. (i) The certificate holder issued this authorization must at all times be responsible for and maintain the operational control and airworthiness of each aircraft identified in each lease arrangement. The lease arrangement(s) must be listed in Table 1 of the ACL. (ii) The nationality, registration, and serial number of each aircraft to be used under the terms of the wet lease arrangement will be identified in paragraph D080 or D087, as applicable, and D085 of the certificate holder's ACL. (iii) While conducting operations under this authorization, the lessor may use the call sign and flight number(s) of the lessee, provided that, for all flights the lessor certificate holder explains in the remarks section of the applicable flight plan that the flight is actually being conducted under the call sign and flight number(s) of the lessee. (iv) Both lessor and lessee certificate holders will have their role and information of the wet lease arrangement documented in ACL A028 of their respective ACL. (b) The lessor certificate holder will not have operational control of the listed aircraft. This type of arrangement is rare. For the DGCA to approve such an arrangement, the parties to it will have to establish to the DGCA's satisfaction how the lessee will exercise operational control of the aircraft. For the party to each applicable wet lease who will not have operational control, that determination must be stated in Table 2, of the respective certificate holders' ACL. Under this example, the lessor certificate holder not having operational control will exercise the wet lease arrangement(s) listed in Table 2 with the following limitations and provisions: (1) The lessee, as the party exercising operational control, is singularly responsible for the safety and regulatoiy compliance of the flights. 28

37 (2) The lessee, as the party having operational control in the wet lease arrangement listed in Table 2, must at all times be responsible for, and maintain the operational control and airworthiness of the aircraft identified in each wet lease arrangement listed. (3) The lessor certificate holder is not authorized to have, and may not have, operational control of any operation conducted by the lessee certificate holder under this subparagraph of the ACL. (4) Both lessor and lessee certificate holders will have their role and information of the wet lease arrangement documented in ACL A028 of their respective ACL. 2. ROI and Foreign Wet Lease Arrangements. When reviewing proposed lease arrangements between ROI certificate holders and Foreign Certificate Holder Operator authorized to conduct common carriage operations, which country's air carrier safety rules would be followed, and which civil aviation authority would have primary oversight responsibilities. W. Paragraph A030 SUPPLEMENTAL OPERATIONS BY A CERTIFICATE HOLDER AUTHORIZED TO CONDUCT DOMESTIC OR FLAG OPERATIONS. 1. General. (a) A30 is an optional ACL that authorizes a CASR part 121 certificate holder to conduct supplemental operations between airports listed for scheduled operations in that certificate holder's ACL C70. Operations inspectors may issue A30 to a certificate holder who is authorized in ACL A1 to conduct the following types of operations: Domestic and supplemental. Flag and supplemental. Domestic, flag, and supplemental. (b) Operation inspector may not issue A30 to a certificate holder who is only authorized to conduct supplemental operations because such a certificate holder is not issued an ACL - C70. Thus, the certificate holder would be required to operate under supplemental rules at all times. 2. Authorizations. (a) Conducting Supplemental Operations in Accordance with Domestic or Flag Rules to Airports Listed in C70. ACL A30 subparagraph b authorizes a certificate holder with domestic and/or flag authority to conduct supplemental operations using domestic or flag rules, as applicable, between the regular, provisional, and refueling airports listed in the certificate holder's ACL C70. A030 may not be applied to airports listed solely as alternate airports. (b) Conducting Supplemental Operations in Accordance with Supplemental Rules to Airports Listed in C70. ACL - A30 subparagraph 3. authorizes a certificate holder with domestic and/or flag authority to conduct supplemental operations between the airports listed in the certificate holder's C70 under supplemental rules. 29

38 X. Paragraph A96 ACTUAL PASSENGER AND BAGGAGE WEIGHT PROGRAM FOR ALL AIRCRAFT. Passenger and cargo only operations conducted under CASR Part 91, 121, and 135 that use actual weights, or asked/volunteered weights plus 10 pounds to account for the weight and balance of all company owned and operated aircraft, must be issued ACL A96. If ACL - A96 is issued, A97, A98, and/or A99 may not be issued. NOTE: Operators authorized to use average weight always retain the option to use actual weights Y. Paragraph A97 SMALL CABIN AIRCRAFT PASSENGER AND BAGGAGE WEIGHT PROGRAM. Operators of small-cabin aircraft (aircraft type certificated for 5 to 29 passenger seats) that wish to use any combination of standard average, survey derived average, segmented, and/or actual passenger and baggage weights must be issued ACL A97. (The classification of small-, medium-, and large-cabin aircraft is based on the maximum type certificated number of passenger seats authorized for an aircraft, not the seating configuration as operated) If an operator elects to use only actual passenger and baggage weights, only ACL A96 must be issued. Z. Paragraph - A98 MEDIUM CABIN AIRCRAFT PASSENGER AND BAGGAGE WEIGHT PROGRAM. Operators of medium-cabin aircraft (aircraft type certificated for 30 to 70 passenger seats) that -wish to use any combination of standard average, survey derived average, segmented, and/or actual passenger and baggage weights must be issued ACL A98. (The classification of small-, medium-, and large-cabin aircraft is based on the maximum type certificated number of passenger seats authorized for an aircraft, not the seating configuration as operated.) If an operator elects to use only actual passenger and baggage weights, ACL A96 must be issued. AA. Paragraph - A99 LARGE CABIN AIRCRAFT PASSENGER AND BAGGAGE WEIGHT PROGRAM. Operators of large-cabin aircraft (type-certificated for 71 or more passenger seats) that wish to use any combination of standard average, survey derived average, segmented, and/or actual passenger and baggage weights must be issued ACL A99. (The classification of small-, medium-, and large-cabin aircraft is based on the maximum type-certificated number of passenger seats authorized for an aircraft, not the seating configuration as operated.) If an operator elects to use only actual passenger and baggage weights, ACL A96 needs to be issued. 30

39 CHAPTER 3 ENROUTE AUTHORIZATIONS AND LIMITATIONS - PART B Specific paragraphs within this part are the joint responsibility of the Principal Operations and Airworthiness Inspectors to propose approval of these paragraphs for approval DAAO. The following is a list of the paragraphs: A. PARAGRAPH B31 - AREAS OF ENROUTE OPERATION. B31 is issued to all operators. Only the lead-in paragraph is issued to operators who do not operate aircraft under IFR (VFR only). B. PARAGRAPH B32 - ENROUTE LIMITATIONS AND PROVISIONS. This paragraph is issued to operators who conduct any instrument flight rules (IFR) operations. The second sentence of the lead-in paragraph prohibits IFR operations outside of controlled airspace unless the operator is authorized to conduct such operations by appropriate ACL's. Some of the criteria that must be met when conducting Class II Navigation without LRNS are as follows: Navigation is predicated on International Civil Aviation Organization (ICAO) ground-based Navigational Aids (NAVAID) (Veiy high frequency Omnidirectional Range (VOR), VOR/distance measuring equipment (DME), and Non directional [radio] Beacon (NDB)); and Route of flight is a "great circle" route between the two NAVAIDs. C. PARAGRAPH B34 - CLASS I NAVIGATION USING AREA NAVIGATION SYSTEMS. (1) B34 authorizes an operator to conduct IFR Class I navigation using an area navigation system. The area navigation system must meet the enroute performance criteria prescribed by AC 90-45A. The aircraft (make/model) and the manufacturer and model of the area navigation systems authorized for this type of navigation must be listed in subparagraph B34a. When the capability exists to revert to conventional dual airborne VOR, VOR/DME, and/or NDB navigation systems, only a single area navigation system need to be specified. If this capability is not available, dual or redundant (separate and independent) area navigation systems must be specified. The following is an example of how the authorized aircraft and area navigation systems should be listed. AIRCRAFT MAKE/MODEL Boeing 767 Lear 35 TYPE AREA NAVIGATION SYSTEM MANUFACTURER/MODEL Dual Sperry FMCS/IRS Single Tracor TA

40 (2) The POI shall coordinate with the PMI to obtain the proper nomenclature of the manufacturer and mode, to ensure the area navigation system is installed in accordance with approved data, and meets the criteria of AC 90-45A. B34b(3) permits the use of a fix obtained from a redundant area navigation system (authorized by B34) to substitute for a required ground based NAVAID fix when that NAVAID is temporarily out of service. 0. Paragraph B35 - CLASS II NAVIGATION IN THE INDONESIAN POSITIVE CONTROL AREA (PCA) USING AREA OR LONG RANGE NAVIGATION SYSTEMS. B35 authorizes an operator to conduct Class I navigation within Indonesia positive control area (PCA) using an area navigation system (including a long range navigation system) which does not meet the enroute performance criteria of AC 90-45A. The area or long range navigation system must be installed in accordance with approved data and operational in accordance with an approved MEL. Any system authorized for enroute operations in Indonesia under B34 may be authorized for enroute operations under B35. The airplanes (make/model) and the manufacturer and model of the area or long range navigation systems authorized for this type of navigation must be listed in B35a. Only a single navigational system needs to be specified. The following is an example of how the airplanes and navigational system should be listed. AIRCRAFT TYPE MAKE / MODEL LOCKHEED 1011 CESSNA 500 NAVIGATION EQUIPMENT MANUFACTURER/MODEL Single DELCO CAROUSEL IV INS or a Single CANADIAN MARCONI CMA 771 ONS Single COLLINS LRN-85T D. PARAGRAPH B36 - CLASS III NAVIGATION USING LONG RANGE NAVIGATION SYSTEMS OR A FLIGHT NAVIGATOR. Paragraph B36 authorizes Class II navigation when long range navigation systems or a flight navigator are required due to the inability to obtain a reliable fix at least once each hour from ICAO Standard NAVAIDs. There are two options to B36. One option authorizes the operator to use long range navigation systems and/or a flight navigator. The other B36 option authorizes the operator to use long range navigation systems and prohibits the use of a flight navigator. (1) In certain areas, long range navigation systems may also be required even though reliable fixes may be obtained more than once each hour. In these areas, traffic density and the navigation accuracy necessaiy for air traffic control may require the use of long range navigation systems. When an operator applies for authorization to conduct Class 32

41 II navigation using long range navigation systems or a flight navigator, validation tests are required. B36 prohibits Class II navigation within Central East Pacific Composite Airspace (B37), North Pacific Airspace (B38), North Atlantic Minimum Navigation Performance Specifications Airspace (B34) and areas of magnetic unreliability (B40), unless operations in those areas are authorized by issuing the appropriate referenced paragraphs. Subparagraph B36a(2)(e) permits the use of a fix obtained from a long range navigation system to substitute for a required ground based NAVAID fix when that NAVAID (an airways navigation facility) is temporarily out of service. The aircraft (make/model) and the long range navigation systems (manufacturer/model) authorized for Class II navigation must be listed in subparagraph B36a(l), Usually dual or redundant (separate and independent) long range navigation systems must be indicated in the list. There are certain areas where a single, long range navigation system may be authorized. The following is an example of how the authorized aircraft and long range navigation systems should be listed. AIRCRAFT TYPE MAKE / MODEL LONG RANGE NAVIGATION SYSTEM MANUFACTURER/MODEL DOUG DC8D Dual CANADIAN MARCONI CMA 771 ONS DOUG DCIO Dual DELCO CAROUSEL IV INS or a Single DELCO CAROUSEL IV INS and a Single CANADIAN MARCONI CMA 771 ONS GULSTM 680 Single UNIVERSAL NAVIGATION UNS-1 and a Single LITTON LTN-211 BOEING 727 Single COLLINS LRN-85T (Note that Class 11 navigation operations are authorized only where a single long range navigation system is authorized in paragraph B50.) (2) The POI must ensure the operator's long range navigation program incorporates the practices and procedures recommended in AC 90-79, or the operator has approved procedures equivalent to or exceeding those in AC These procedures must be in the operator's manuals and in checklists, as appropriate. Training on the use of long range navigation equipment and procedures must be included in the operator's training curriculums. The operator's MELs and maintenance programs must address the long range navigation equipment. The POI must obtain the proper nomenclature of the manufacturer and model and to ensure the long range navigation equipment is installed and maintained in accordance with approved data. (3) Operator requests for the B36 option that authorizes the use of flight navigators as the primary means of Class II navigation occur infrequently. When an operator requests authorization to use a flight navigator in any of the areas listed in B50, DGCA will arrange for one 33

42 of the DGCA's navigation specialists to work with the POI to ensure the operator's long range navigation program (including the use of a flight navigator) meets appropriate requirements. E. Paragraph B42 - EXTENDED RANGE OPERATIONS WITH TWO ENGINE AIRPLANES UNDER PART 121 (ER-OPS). Paragraph B42 is only issued to Part 121 operators who are approved to conduct extended range operations with two engine airplanes under a deviation as provided for by CASR An "extended range operation" (ER-OPS) is any operation (with a two engine airplane) which contains a point along the route of flight where the diversion time to an approved diversionaiy airport is greater than 60 minutes at the approved one engine inoperative cruise speed (under standard conditions in still air). Due to the unique nature of ER-OPS, B42 shall not be issued unless written concurrence is received from DGCA. When an operator proposes ER-OPS and/or requests authorization to conduct ER-OPS, principal inspectors must immediately notify DGCA. DGCA will advise the principal inspector on how to proceed with evaluation and approval of the operator proposed ER-OPS proposal. (1) All ER-OPS with maximum diversion times in excess of 75 minutes must be evaluated and approved in accordance with AC (as amended) and any additional criteria specified by this handbook. As a minimum the following conditions must be met: * The airplane/engine combination to be used must be type design approved for the extended range operation proposed * DGCA must concur with the proposed operation (2) Extended range operations with maximum diversions times of 75 minutes or less must also be evaluated and approved on a case by case basis. Although type design approval is not specifically required for ER-OPS of 75 minutes or less, the airplane's design must be reviewed to identify any special equipment or requirements necessary to safely conduct these operations. Except for ER-OPS in the Western Atlantic and Caribbean Sea, ER-OPS maintenance and flight operations programs for these operations must meet AC criteria. Operations in the Western Atlantic and Caribbean Sea are approved on a case by case basis considering reliability of the propulsion system, character of the terrain, kind of operation, performance of the airplane to be used, capabilities of the alternate airports enroute, and the special provisions for this area in B42. All ER-OPS with diversion times of 75 minutes or less require DGCA review and concurrence before issuing Autorizations, conditions and limitations approval for these operations. (3) General Authorization. Subparagraph B42 is a general authorization and is issued if the operator is to be authorized to conduct any ER- OPS in different areas. Paragraph D86 requires that airplanes used to conduct these operations be listed by aircraft make/model/series, registration number, and maximum diversion times. Principal operation inspectors and principal airworthiness inspectors must coordinate closely to ensure the proper completion of D86. The 34

43 following is an example of how this information should be listed in table 1 of paragraph D86. TABLE 1 AIRPLANE TYPE MAXIMUM REGISTRATION (MAKE/MODEL/SERIE DIVERSION NUMBERS SI TIME IN MINUTES Boeing PK - GAD 120 Boeing PK - GAG 180 PK - GAE 180 Airbus 310 A PK - GIG 120 PK - GID 120 Airbus 310 A PK - GlE 75 (4) The approved ER-OPS enroute alternate airports must also be specified. Only those airports which meet the enroute alternate airport criteria in AC can be approved for use in ER-OPS. If the list of enroute alternate airports is extensive, the POI may attach a list of these airports, prepared by the operator, to this paragraph. If a list is attached, the words "See attached list" must be entered in B42a(4). The following is an example of how each authorized enroute alternate airport should be listed. ER-OPS ENROUTE ALTERNATE AlRPORTfSl KEFLAVIK SONDESTROM GANDER LAJES SHANNON REYKJAVIK BIRK LPLA BIKF CYQX EINN BIRK (B737 ONLY) 35

44 F. Para.gra.ph. B46 - OPERATIONS IN REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM (RVSM) AIRSPACE. 1. Purpose. ACL B046 provides general authority for RVSM airspace operations RVSM airspace authorization is applicable to all certificate holders that have been or wish to be authorized to operate on RVSM route systems. RVSM is in effect in the North Atlantic (NAT), the Pacific Oceanic flight information regions (FIR) including the North Pacific (NOPAC) and Central East Pacific (CEP) Route Systems. RVSM programs enable 1,000-foot vertical separation to be applied between aircraft above flight level (FL) 290. Part 91, Operations Within Airspace Designed as Reduced Vertical Separation Minimum Airspace, and part 91, Appendix G, Operations in Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) Airspace, and the current edition of AC 91-85, Authorization of Aircraft and Operators for Flight in Reduced Vertical Separation Minimum Airspace, provide regulatoiy policy for RVSM programs. 2. RVSM FIRs and FLs. The FIRs where RVSM may be implemented are listed in part 91, Appendix G. The specific FLs where RVSM is implemented within each FIR are published in the Aeronautical Information Publication (AIP) and Notices to Airmen (NOTAM) published by the responsible Air Traffic Service (ATS) provider. Each operator that is authorized RVSM operations is responsible for verifying those FLs before conducting RVSM operations. 3. Relationship Between Minimum Navigation Performance Specification (MNPS) and RVSM Approvals. If the operator intends to operate in MNPS airspace at FLs where RVSM is applied, then approval of both lateral and vertical navigation performance is required. For part 121, 125, and 135 operators, paragraphs B039 (MNPS), B046, and D092 must be issued. If these operators choose to operate in MNPS at FLs where RVSM is not applied, then only approval of lateral navigation through issuing paragraph B039 is required. 4. Specific Emphasis. Two items have shown to need specific emphasis in RVSM authorizations: a) Training on the Effect of RVSM on Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS) Operations. Operators whose aircraft are equipped with TCAS must ensure that pilots are knowledgeable on the effect of RVSM on TCAS operation. b) Wake Turbulence Procedures. ATS providers have published procedures to enable pilots to mitigate the effect of wake turbulence in oceanic or domestic airspace where RVSM is applied. Operators must ensure that pilots are knowledgeable on Strategic Lateral Offset Procedures (SLOP) to mitigate the effect of wake turbulence in oceanic and remote airspace. 5. Verification of Aircraft RVSM Eligibility. Aviation safety inspectors (ASI) need to confirm an aircraffs eligibility to conduct RVSM operations. The aircraft engineering and maintenance that are required for an in-service aircraft to be approved for RVSM operations have normally been documented in Service Bulletins (SB) and Aircraft Service Changes. These documents have been developed by aircraft manufacturers and reviewed by the DGCA prior to distribution. Since the initial implementation of RVSM in March 1997, a number of aircraft 36

45 manufacturers have incorporated RVSM aircraft equipage and altitude-keeping performance requirements into the certification process for production aircraft. In such cases, SBs or Aircraft Service Changes should not be required. If questions arise on the RVSM eligibility, ASIs can contact the Aircraft Engineering Division (AIR-100), or the Flight Technologies and Procedures Division (AFS-400). For RVSM eligibility of in-production or new-production aircraft, Flight Standards inspectors should request that the operator provide them with a copy of one of the following documents: a) The Airplane Flight Manual (AFM) should contain a statement that the aircraft is eligible for operation in RVSM airspace, or b) The Type Certificate Data Sheet (TCDS) can specifically describe the avionics configurations and continued airworthiness criteria, or provide reference to approved documentation in the form of a written report. 6. Evaluating the Operator's Programs. The operator should submit the maintenance program and the operations program for approval simultaneously. Evaluation of operations programs should be completed in conjunction with the evaluation of Continuous Airworthiness Maintenance Programs (CAMP). ACL D092, Maintenance Program Authorization for Airplanes Used for Operations in Designated Reduced Vertical Separation must also be issued for RVSM authorization. ACL D092 lists the aircraft that are authorized and madntained in accordance with an approved maintenance program. 7. ACL B050. ACL paragraph B046 should be listed in the specific areas of operation listed in ACL paragraph B050 when the operator is granted authorization to conduct RVSM operations in those areas. If an operator has RVSM authorization, the principal operations inspector (POI) must ensure that the differences in procedures for a new area of operation are addressed before adding ACL B046 to the new area in ACL B050. G. Paragraph B50 - AUTHORIZED AREAS OF ENROUTE OPERATION, LIMITATIONS, AND PROCEDURES. B50 must specify only those areas of enroute operation (or individual routes which have specific limitations or procedures associated with the route) for which the operator is authorized to conduct Part 121 or Part 135 operations. B50 must include all areas of enroute operation where the operator conducts scheduled operations as well as nonscheduled operations. B50 prohibits operations in areas not listed. Therefore, it is important to consider those areas where the operator may conduct nonscheduled operations. The POI or operator may develop and enter more appropriate descriptions of the areas of enroute operation or individual routes along with any special limitations or procedures. 37

46 CHAPTER 4 AIRPLANE TERMINAL INSTRUMENT PROCEDURES AND AIRPORT AUTHORIZATIONS AND LIMITATIONS - PART C Part C is issued to operators who conduct Part 121 or Part 135 operations with fixed wing airplanes. It is not issued to Part 135 operators who conduct only helicopter operations. IFR helicopter operators are issued Part H. Part C is not usually issued to Part 135 on-demand operators who are restricted to VFR only operations. In rare situations C70 of Part C is issued to Part 135 VFR only operators who are authorized to conduct commuter operations. The following is a list of the paragraphs; A. Paragraph C51 - TERMINAL INSTRUMENT PROCEDURES. C51 is issued to all airplane operators who conduct any flight operations under IFR. IFR operators whose operations are restricted to Indonesia are only issued C51. The whole paragraph is issued to operators who are authorized to conduct any IFR operation outside Indonesia. B. Paragraph C53 - IFR LANDING MINIMUMS OTHER THAN CATEGORIES II and III - ALL AIRPORTS. C53 specifies the lowest minimums which can be used for Category I nonprecision approaches, precision approaches, and circling maneuvers. It prescribes conditions which must be met in order to conduct contact approaches. It also provides special limitations and provisions for instrument approach procedures at foreign airports. If an operator is not authorized to conduct precision approaches, the language of C53 will be automatically changed to prohibit the use of precision approaches. If the operator is not authorized to conduct operations outside Indonesia, 053 will not be issued. C. Paragraph ALTERNATE AIRPORT IFR WEATHER MINIMUMS. 055 is issued to all Part 121 and Part 135 operators who conduct IFR operations with airplanes.-this paragraph provides a two part table from which the operator, during the initial dispatch or flight release planning segment of a flight, derives alternate airport IFR weather minimums in those cases where it has been determined that an alternate airport is required. (1) The first part of the table is for airports with at least one operational navigational facility providing a straight-in nonprecision approach procedure, or a straight-in precision approach procedure, or, when applicable, a circling maneuver from an instrument approach procedure. The required ceiling and visibility is obtained by adding 400 feet to the Category I HAT or, when applicable, the authorized HAA and by adding 1 s.m. to the authorized Category I landing minimum. (2)The second part of the table is for airports with at least two operational navigational facilities, each providing a straight-in 39

47 nonprecision approach procedure or a straight-in precision approach procedure to different suitable runways. The required ceiling and visibility is obtained by adding 200 feet to the higher Category I HAT of the two approaches used and by adding 1/2 s.m. visibility to the higher authorized Category I landing minimum of the two approaches used. (3)In some cases, it is possible to have higher alternate minimums when using two operational navigational facilities than when using one. For example, an airport with one straight-in nonprecision approach procedure with an HAT of 400 feet and 1 s.m. visibility would have alternate minimums of 800 feet and 2 s.m. visibility (400 feet feet and 1 s.m. + 1 s.m.). On the other hand, an airport with two straight-in approaches, one a straight-in precision approach with a HAT of 200 feet and 1/2 s.m. visibility and the other a straight-in nonprecision approach with a HAT of 700 feet and 1 s.m. visibility, would have alternate minimums of 900 feet and 1 1/2 s.m. visibility (200 feet feet and 1/2 s.m. + 1 s.m.). Since the operations specifications require that the higher ceiling and visibility be used, the minimums for the airport with two straight-in approaches are higher than for the airport with only one straight-in approach. When this situation exists, the operator may elect to consider the airport as having only one straight-in approach procedure and may add the higher buffer requirement (400 feet and 1 s.m.) to whichever straightin approach procedure provides for the lowest possible ceiling and visibility minimums. (4)Except for ER-OPS, two suitable runways may be the different ends of the same physical runway surface (such as, runway 4 and runway 22 are two different runways). When using an airport as an alternate in ER-OPS operations in accordance with paragraph B42, two separate physical surfaces must be used. D. Paragraph C56 - IFR TAKEOFF MINIMUMS, PART 121 OPERATIONS - ALL AIRPORTS. C56 is issued to all operators who conduct operations under Part 121. If an operator is not authorized to conduct operations outside of the Republic of Indonesia, C56d will not be printed for issuance. If an operator is not authorized to use lower than standard takeoff minimums, C56c and d will not be printed for issuance. If an operator conducts operations under both Parts 121 and 135, C56 and C57 will be printed for issuance. E. Paragraph C57 - IFR TAKEOFF MINIMUMS, PART 135 OPERATIONS - ALL AIRPORTS. C57 is issued to all Part 135 operators who conduct IFR airplane operations. Only C57a and b will be printed for issuance when an operator is not authorized to use lower than standard takeoff minimums. C57 will be printed for issuance. F. Paragraph CATEGORY II INSTRUMENT APPROACH AND LANDING OPERATIONS. 40

48 Category II (CAT II) operations are evaluated in accordance with AC (as amended). CAT II operations are approved by issuance of C59. All initial CAT II operations for each operator and each airplane used by that operator require DGCA review and concurrence before issuing C59. This concurrence is also required before amending C59 to include an airplane make/model/series new to the operator. AU reductions in CAT II operating minimums for each operator and aircraft require DGCA concurrence. (l)each airplane type (make/model/series) used in CAT II operations must be listed in subparagraph C59a. The lowest DH and lowest RVR authorized for each airplane type must also be specified. The following example illustrates the method for authorizing each airplane in C59a. AIRPLANE TYPE MAKE/MODEL/SERIES) DH NOT LESS THAN LOWEST AUTHORIZED RVR AIRBUS 300 A300B Ft 1200 BOEING Ft 1600 DOUGDC Ft 1600 D0UGDC Ft 1600 DOUGDC Ft 1600 DOUGDC Ft 1200 LOCKHEED Ft 1200 (2)The equipment required to conduct manually flown and/or automatically flown CAT II operations is specified by subparagraph C59b for each airplane make/model/series. There are two acceptable methods of demonstrating that an airplane is airworthy for CAT II operations. These acceptable methods are "type design approval" obtained by a manufacturer, or an "operational demonstration" conducted by an operator. Consequently, there are two methods for specifying (in C59b) the equipment required for CAT II operations. (a) Type Design Approval. The approved Airplane Flight Manual (or flight manual supplement), for airplanes which have CAT II type design approval, contains a statement to the effect that the airborne systems have demonstrated the reliability and redundancy necessary for CAT II operations. These approved flight manuals klso specify that certain equipment is required for airworthiness approval of the various kinds of CAT II operations. Some of the approved flight manuals also indicate that acceptable CAT II performance was demonstrated both with, and without, certain equipment (for example "auto throttles w/wo"). (i) Equipment which is explicitly required by the airplane certification regulations (CASRs 23 and 25), the operating regulations (CASRs 91, 121, and 135) and/or the approved Airplane Flight Manual should not be listed in C59. The standard text of C59 requires this equipment to be functional. (ii) When the Airplane Flight Manual indicates acceptable performance both with and without (w/wo) certain items of equipment, it must be determined how the operator intends to conduct CAT II operations and train flightcrews with those 41

49 items of equipment. If the operator proposes to conduct operations both with and without certain items of equipment (such as autothrottle, autopilot), flightcrews must be trained for both situations and the item of equipment does not need to be listed in C59. If the operator proposes to conduct operations only when those items of equipment (w/wo) are functional, then those items of equipment must be listed in C59. (b) Operational Demonstration by the Certificate Holder. The operational demonstration method of assuring the airworthiness of CAT II equipment is only appropriate for airplanes and equipment which do not have CAT II type design approval. The additional equipment which must be specified in C59 is determined by considering the equipment required by the airplane certification regulations (Parts 23 and 25), operating regulations (Parts 91, 121, and 135) and the equipment configuration used during the operational demonstration of airworthiness conducted by the operator. Equipment required by the airplane certification regulations and operating regulations should not be listed in C59. (3) The kind of CAT II operation (manual and/or autopilot) must be specified for each item of equipment listed in C59. This is accomplished by placing an "X" in the appropriate column adjacent to each item of equipment. If an item of equipment is applicable to both manual and autopilot, X's must be placed in both columns. If an item of equipment is applicable to one kind of CAT II operation, but not the other, an X must be placed in the applicable column and the other column left blank. If only one kind of CAT II operation is authorized, then the X's must be placed in the appropriate "Manual" or "Autopilot" column. EXAMPLE OF CAT II ITEMS OF EQUIPMENT (TYPE DESIGN) AIRPLANE MAKE/MODEL/SERIES KIND OF CAT II OPERATION ADDITIONAL EQUIPMENT AND SPECIAL PROVISIONS Boeing Boeing Two CAT ILS receivers 2. An independent FD and display For each pilot (L and R or C and MANUAL R) 3. A radio altimeter and display For each pilot 4. DH annunciator for each pilot 5. Windshield wiper for each pilot 6. One inner marker receiver and Display for each pilot 7. Instrument failure detection and Warning system X X X X X X X X X X NOTE: THE FOLLOWING EQUIPMENT IS REQUIRED BY THE AFM AND SHOULD NOT BE LISTED IN C59b * One engine inoperative with flaps 20 degrees and manual throttle or 2 engines operative X X AUTOPILOT X 42

50 * One Autopilot * Two EADIs * Two IRUs in NAV mode * Two sources of electrical power AIRPLANE MAKE/MODEL/SERIES ADDITIONAL EQUIPMENT AND KIND OF CAT II OPERATION SPECIAL PROVISIONS MANUAL AUTOPILOT BOEING One low range radio altinleter X X with an indicator for each pilot 2. Two CAT IIILS receivers X X 3. DH indicator light for each pilot X X 4. Both engines operating X X 5. Instrument failure warning system X X 6. An altitude gyro with calibrated X X Pitch markings for each pilot 7. Two independent flight directors X (not required for autopilot CAT II operation) 8. Single flight director with dual X displays (manual CAT II operation not authorized) 9. Dual axis autopilot X 10. Windshield wipers for each pilot X X (4) Airports and runways for which an operator is authorized to conduct CAT II instrument approach and landing operations are specified by C59g. If the airport and runways are approved for CAT II operations, they should not be listed in C59g unless the POI determines there is a need to specify a special limitation for an operator at a particular airport. All foreign airports and runways approved for the operator's use must be listed in C59g. The following example illustrates a method for listing authorized airports and runways. AIRPORTS RUNWAYS SPECIAL LIMITATIONS Mirabel, Canada 06 Taipei - Chiang Kai 056/23R Shek, Taiwan Tokyo - Narita, Japan 16 G. PARAGRAPH C60 - CATEGORY III INSTRUMENT APPROACH AND LANDING OPERATIONS. CAT III operations are approved by issuance of C60. All initial CAT III operations for each operator and each airplane used by that operator require DGCA review and written concurrence, before issuing C60. This concurrence is also required, before amending C60 to include an airplane make/model/series new to the operator. All reductions in CAT III 43

51 operating minimums for each operator and aircraft also require DGCA concurrence. (1) Each airplane type (make/model/series) used in CAT III operations must be listed in subparagraph 060 and the DH/AH and lowest RVR authorized for each airplane type must be specified for the kinds of CAT III operation authorized. The following example illustrates the method for authorizing each airplane in C60a. 1. CATEGORY III FAIL-PASSIVE OPERATIONS AIRPLANE TYPE MAKE / MODEL/ SERIES DH LOWEST AUTHORIZED RVR Douglas DC Boeing CATEGORY III FAIL-OPERATIONAL OPERATIONS AIRPLANE TYPE MAKE/MODEL/SERIES DH LOWEST AUTHORIZED RVR Airbus 300 A300B AH 700 Lockheed AH 700 Boeing DH CATEGORY III FAIL-OPERATIONAL OPERATIONS AIRPLANE TYPE MAKE/MODEL/SERIES DH LOWEST AUTHORIZED RVR Airbus AH 300 Boeing AH 300 Douglas DCIO AH 600 (2) The equipment required to conduct CAT III operations is specified by subparagraph C60 for each airplane make/model/series. The equipment required is established in accordance with the applicable CASRs and the approved Airplane Flight Manual. The only acceptable method of demonstrating that an airplane is airworthy for CAT III operations is through type design approval obtained by a manufacturer. The approved Airplane Flight Manual (or flight manual supplement), for airplanes which have CAT III type design approval, contains a statement to the effect that the airborne systems have demonstrated the reliability and redundancy necessaiy for CAT III operations. These approved flight manuals also specify that certain equipment is required for airworthiness approval of the various kinds of CAT III operations. Some of the approved flight manuals also indicate that acceptable CAT III performance was demonstrated both with, and without, certain equipment (for example "auto throttles w/wo"). (a) Equipment which is explicitly required by the airplane certification regulations (Parts 23 and 25), the operating regulations (Parts 91, 121, and 135), and/or the approved Airplane Flight Manual should not be listed in C60. The standard text of C60 requires this equipment to be functional. Therefore, the additional equipment which must be listed (specified) in C60 is determined by cross checking the types of equipment required for the kind(s) of CAT III operation proposed against the equipment required by the regulations and the approved Airplane Flight Manual. The equipment to be listed in C60 as additional equipment is only that equipment which is not explicitly required by the regulations 44

52 and/or the Airplane Flight Manual, but is required and/or the guidance and direction in the DGCA concurrence letter for the kind(s) of CAT III operations to be authorized. (b) When the Airplane Flight Manual indicates acceptable performance both with, and without, (w/wo) certain items of equipment it must be determined how the operator intends conduct CAT III operations and train flightcrews with those items of equipment. If the operator proposes to conduct operations both with, and without, certain equipment (such as autothrottle), flightcrews must be trained for both situations and the item of equipment does not need to be listed in C60. If the operator proposes to conduct operations only when those items of equipment (w/wo) are functional, then those items of equipment must be listed in C60. (3) The kinds of CAT III operations (fail-passive and/or fail-operational) must be specified for each iterh of equipment listed in C60b for each airplane type. This is accomplished by placing an "X" in the appropriate column adjacent to each item of equipment. If an item of equipment is applicable to more than one kind of operation, X's must be placed in appropriate columns. If an item of equipment is applicable to one kind of CAT III operation, but not the others, an X must be placed in the applicable column and the other columns for that item of equipment left blank. If only one kind of CAT III operation is authorized (for example, CAT III fail-operational), then the Xs must be placed in the CAT III fail-operational column. EXAMPLE OF CAT III ITEMS OF EQUIPMENT AIRPLANE MAKE/MODEL/SERIES ADDITIONAL EQUIPMENT KIND OF CAT III OPERATION FAIL PASS CAT Illa FAIL OP RVR 600 CAT Illb BELOW Boeing (with SB SB ) X X X 1. LAND 3 annunciated X 2. LAND 2 or LAND 3 annunciated on X X X both ASA displays X X 3. Two engine operative X 4. Autobrakes X X X X 5. Autothrottles 6. Windshield wipers for each pilot X Boeing (without SB X SB ) X X 1. LAND 3 annunciated (DHSO required) X 2. LAND 2 or LAND 3 annunciated on X both ASA displays X X X 3. Two engine operative 4. LAND 3 annunciated and APU generator available 5. Autothrottles 6. Windshield wipers for each pilot 600 (4) The runway field length required for the various kinds of CAT III operations must be specified in C60 for each airplane. The required field length for all CAT III operations is 1.15 times the field length 45

53 required by CASR 121 and 135, as appropriate. The required field length for CAT III operations is eitiier 1.15 or 1.3 times the field length required by the previously cited regulations depending on the operational procedures and/or additional equipment used by the operator. Additional equipment such as auto brakes are required, if a field length factor of 1.15 is used in CAT III operations below RVR 600 (a procedural means alone is not acceptable). Leave the appropriate items blank, if an operator is not authorized to conduct those kinds of CAT III operations with a particular airplane. The following example illustrates a method for listing the required field length factors for CAT III airplanes. AIRPLANE REQUIRED FIELD LENGTH SPECIAL OPERATIONAL MAKE/MODEL/ CAT CAT Illb EQUIPMENT AND SERIES Illa RVR 600 BELOW 600 SPECIAL LIMITATIONS Autobrakes Boeing (CAT Illb) Lockheed 1011 Braking Proc (CAT Illb) Boeing (5) All airports and runways to which an operator is authorized to conduct CAT III instrument approach and landing operations are specified by C60. If the POI or DGCA determines there is a need to specify special limitations for the operator at a particular airport (for example, SEA 16R), then those special limitations should be listed in C60. Certain airports and runways (SEA, MSP, CVG, PIT) require DGCA evaluation and approval for each aircraft type. DGCA must be contacted for further direction and guidance concerning the approval of CAT III airports and runways. The following table illustrates how C60 should be completed. AIRPORTS RUNWAYS SPECIAL LIMITATIONS Mirabel, Canada 06 Taipei - Chiang Kai Shek, Taiwan 056/23R Tokyo - Narita, Japan 16 H. Paragraph C61 - FLIGHT CONTROL GUIDANCE SYSTEMS FOR AUTOMATIC LANDING OPERATIONS OTHER THAN CATEGORIES II AND III. (1) C61 authorizes an operator to use a flight control guidance system with automatic landing capabilities to touchdown. CASR 121 and 135 specify this type of operation must be authorized by ACL. Before issuing C61, the POI must determine the following; * The Airplane Flight Manual permits use of the flight control guidance system (autoland system) to touchdovm. * Training on the use of the flight control guidance system and autoland procedures to touchdown is provided to flight crewmembers. 46

54 * The operator continually maintains flight control guidance and autoland systems in accordance with an approved maintenance program for autoland operations. (2) The airplanes (make/model) and the flight control guidance systems (manufacturer/model) authorized for this type of operation must be listed in C61. The following is in example of how airplanes and flight control guidance systems should be listed: AIRPLANE TYPE (MAKE/MODEL) FLIGHT CONTROL GUIDANCE SYSTEMS (MANUFACTURER/MODEL) BOEING FLIGHT DYNAMICS HGS 1000 DOUGLAS DC9 81 SUNDSTRAND 960 I. Paragraph C64 - SPECIAL TERMINAL AREA IFR OPERATIONS - AUTHORIZATIONS, LIMITATIONS, AND PROVISIONS. 064 authorizes an operator to conduct the following types of special operations: * Nonscheduled passenger and cargo and scheduled all-cargo terminal area IFR operations outside of controlled airspace * Scheduled passenger terminal area IFR operations outside of controlled airspace and at locations without an operating control tower * Use of special instrument approach or departure procedures (1) Nonscheduled Operations. Before authorizing nonscheduled terminal area IFR operations outside of controlled airspace, the POI must determine that the operator has a method or procedure of obtaining and disseminating necessary operational information. This operational information must include the following: * The airport is served by an authorized instrument approach procedure (and departure procedure when applicable) * Applicable charts for crewmember use * Operational weather data from an approved source for control of flight movements and crewmember use * Status of airport services and facilities at the time of the operation * Suitable means for pilots to obtain traffic advisories (2) Scheduled Operations. Before authorizing scheduled terminal area IFR operations outside of controlled airspace or at airports without an operating air traffic control tower, the POI must obtain and list the following information in paragraph C64. A template for listing this information is provided on the ACL worksheet. * Names of airports * Sources of weather information to be used by flightcrews * Source of traffic and airport advisories (3) Sources of Traffic and Airport Advisories. Certificate holders may be authorized to use any two-way radio source of air traffic advisory information listed in the Airman's Information Manual or equivalent aeronautical information publications (for foreign operations). These sources include common traffic advisory frequencies, unicom, multicom, and flight service stations. If an air traffic advisory source is also suitable for determining the status of airport services and facilities, it is the only source which needs to be listed in paragraph 47

55 C64. When airport services and facilities information is on a different frequency than the traffic advisory frequency, both sources should be listed in paragraph C64. In those cases where two sources are listed at the same airport, inspectors must ensure the operator's manuals have procedures which require pilots to continuously monitor and use the traffic advisory frequency when operating within 10 nautical miles of the airport. The procedures should require communication concerning airport services and facilities to be completed while more than 10 miles from the airport. At some airports no public use frequencies may be available. In those cases, a certificate holder must arrange for radio communication of essential information including surveillance of local or transient aircraft operations by ground personnel. Ground personnel, who operate a company radio for airport status and traffic advisory, must be able to view airspace around the airport. J. Paragraph C70 - AIRPORTS AUTHORIZED FOR SCHEDULED OPERATIONS. (1) The ACL must prescribe the authorizations and limitations for each type of operation. All regular airports shall be listed in the ACL of all operators conducting scheduled operations. This includes domestic operations, flag operations, and commuter operations. Provisional and refueling airports shall be listed for CASR Part 121 domestic and flag operations. The operator may maintain a current list of these airports, and that list can be incorporated in the ACL by reference to the list in C70. (2) If the airports are to be listed in C70, the ACL worksheet and computer provide a template for the information which must be listed. This information includes the following: * Airport name * Three letter identifier of the airport, if available * Airplanes authorized to use the airport (Normally, the operator's airplanes can be listed in the seven spaces provided at the top of the "Authorized Airplanes" column.) * A notation as to whether the airport is a regular (R), refueling (F) or provisional (P) for each type of airplane authorized (Refueling and provisional airports are not applicable to Part 135 operators.) (3) The following is an example of how this information can be formatted. AIRPLANES A1JTHORIZED AIRPORT NAME IDENT LlOl 1 B737 DHC 7 B99 CV58 0 P.FOR IDENT Soekarno Hatta CGK R R Juanda SUB P ATL Hasanudin UPG R R R R R Kualanamu KNO F R R R NOTE: If an airport is designated as provisional, the regular airport or airports for which it serves as a provisional airport must be annotated. (Except in unique situations, an airport should not be 48

56 designated as a provisional airport if it is located more than 100 statute miles outside of the metropolitan area served by the regular airport.) (4) If the operator provides a list of airports to be incorporated into C70, this list must provide the same type of information discussed in subparagraphs B and C. This list must be annotated with the effective date of the listing. The list does not need to be physically attached to C70, but it must be maintained on file in the DGCA with copies of the operator's ACL. If a list is provided, no entries should be made on the ACL worksheet. (5) C70 specifies that the operator must maintain a list of alternate airports which can be used. This list of alternates may be integrated into the list provided by the operator, if desired. If a separate list of alternate airports is maintained by the operator, the DGCA does not need to maintain a copy. The POI should occasionally inspect the list of alternates to determine airport and airplane compatibility. 49

57 CHAPTER 5 AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS PART D - MAINTENANCE When adding or deleting any of the following paragraphs, Paragraph A4 should be updated and printed. When "See attached list" is used, the actual list must include identifiers so as to be traceable to the applicable paragraph in the authorizations, conditions, and limitations (ACL). The following is a list of the paragraphs : A. Paragraph D71 - SCOPE OF MAINTENANCE (CAPABILITY OF MAINTENANCE), The certificate holder shall describe detailed of the scope of maintenance undertaken, the following sample of capability maintenance: Aircraft Make / Model Location Scope of maintenance B Soekamo Hatta Airport Daily maintenance up to A Check B. Paragraph D72 - AIRCRAFT MAINTENANCE MAINTENANCE PROGRAM AUTHORIZATION. This paragraph applies to aircraft subject to a Maintenance Program. The Maintenance program applies to CASR 121 and 135 certificate holders maintaining aircraft type certificated. C. Paragraph D74 - RELIABILITY PROGRAM AUTHORIZATION: ENTIRE AIRCRAFT. This paragraph authorizes the use of a maintenance reliability program that contains standards for determining maintenance intervals and processes. This program controls the inspection, check, and overhaul times for the entire aircraft and is the sole control as far as operations specifications are concerned. Each make/model/series of aircraft controlled by reliability and its approved reliability document shall be identified on this operations specifications. The level of detail in specifying the series of aircraft should match the detail of the operator's program. Note: The Airworthiness Inspectors do not control the time limitations but will control the procedures of the program. (1) The time limitations for overhaul, inspections, and checks shall be contained in one of the following: Certificate holder's manual Maintenance specification document Any other document approved by the DGCA (2) These time limitations must not exceed the manufacturer's retirement times. Type Certificate limitations, or Airworthiness Directive limitations. Note: Operators authorized Paragraph D74 must not be issued Paragraphs D88 ord89.

58 D. Paragraph D75 - RELIABILITY PROGRAM AUTHORIZATION: AIRFRAME, POWERPLANT, SYSTEMS, OR SELECTED ITEMS (Partial Reliability Program). This paragraph authorizes the use of a maintenance reliability program containing the standards for determining maintenance intervals and processes. The program controls the inspection, check, and overhaul time for airframe, powerplant, systems, or individually selected items vi^ithin a system (e.g., hydraulic system, pumps, valves, actuators, etc.) and must be identified on the operations specifications. (1) Airframe, powerplant, systems, or items controlled by reliability shall be identified in the Maintenance Time Limitations Section by an asterisk or other identifier, and a note. (2) If preferred, a certificate holder may reference in its Maintenance Time Limitations Section a document approved by the DGCA. The referenced document shall contain at least that information required by the Maintenance Time Limitations Section, Note: Operators authorized Paragraph D75 will be issued Paragraph D88. E. Paragraph D76 - SHORT TERM ESCALATION AUTHORIZATION. This paragraph authorizes a certificate holder to use short term escalation procedures with aircraft, powerplants, systems, or appliances not authorized short term escalation through a reliability program. F. Paragraph D81 - PARTS POOL AGREEMENT AUTHORIZATION. Under the provisions of CASR 121, this paragraph may be approved for a certificate holder desiring to enter into a parts pooling agreement with foreign air carriers or agencies whose employees do not hold Indonesian LAME certificates. G, Paragraph D83 - PARTS BORROWING AUTHORIZATION. This paragraph authorizes a certificate holder conducting operations under CASR Part 121 or CASR 135, nominal and reasonable relief from its approved overhaul time limits when borrowing parts from another certificate holder. H. Paragraph DBS - AIRCRAFT LISTING. Certificate holders with aircraft under a Continuous Airworthiness Maintenance Program, including domestic, flag, supplemental, commuter, and on-demand operations are required to list all such aircraft. (1) The aircraft may be listed in Paragraph D85 or in a current listing attached to the operations specifications. The aircraft listing shall include at least the following information: Type of aircraft by make, model, and series Registration number Serial number (2) Identify any aircraft used under an interchange agreement with an asterisk (*) or other identifier, with a note to reference Paragraph A29. (3) Identify commuter aircraft with a double asterisk or other identifier and a note identifying aircraft inspected in accordance with CASR 135. li

59 (4) The statement "This list supersedes any previous lists", or a similarly worded statement, must be included in the document, I. Paragraph D86 - MAINTENANCE PROGRAM AUTHORIZATION FOR TWO ENGINE AIRPLANES USED IN EXTENDED RANGE OPERATION. This paragraph authorizes a certificate holder to use certain approved aircraft for use in extended range operations. Principal Airworthiness Inspectors must be familiar with paragraph B42 and shall coordinate with Principal Operations Inspectors before approving paragraph D86. J. Paragraph D88 - MAINTENANCE TIME LIMITATIONS, FOR OPERATORS WITH PARTIAL RELIABILITY PROGRAM. This paragraph authorizes a certificate holder requiring a maintenance time limitations section, because of a partial reliability program, to use a separate approved document or approved section in the certificate holder's manual. This option is provided by paragraph D72. (1)The referenced document or manual chapter must be approved by the DGCA and must have procedures for effecting revisions and revision control acceptable to DGCA. (2) Each change to an item not controlled by a reliability program must be DGCA approved. (3) For a change to the time limitations, the certificate holder must provide the actual data change to be included in either the operations specifications or a referenced list. (4) The signature block (line 2) provides a limited section where the operator can justify the change to the time limitations. This supporting information reference must tie in all of the data supporting the change to the operations specifications by referencing the DGCA approved document. K. Paragraph D89 - MAINTENANCE TIME LIMITATIONS, FOR OPERATORS WITHOUT A RELIABILITY PROGRAM. This paragraph authorizes a certificate holder requiring a maintenance time limitations section to use a separate approved document(s) attached to Paragraph 89. (1)The referenced document(s) must be approved by the DGCA and must have procedures for affecting revisions and revision control acceptable to the Principal Airworthiness Inspector. (2) This paragraph is to be issued only if the operator is not authorized any type of a reliability program, (3) For a change to the time limitations, the certificate holder must provide the actual data change to be included in either the operations specifications or a referenced list. (4) There is a limited section where the operator can justify the change to the time limitations. This supporting information reference must tie in all of the data supporting the change to the operations specifications by referencing the DGCA approved document. L. Paragraph D90 - AERONAUTICAL PRODUCT PROCUREMENT Hi

60 This paragraph authorizes an operator to satisfy the requirements of CASR or , for auditing a vendor for analysis, control, and acceptability. These audits cover vendors supplying services, parts, used/salvaged equipment, airline/military surplus parts/components, and for suppliers of fuel and fueling services. The certificate holder still maintains the primaiy responsibility for ensuring the airworthiness of these parts, materials, and services. M. Paragraph D91 - AIR CARRIER MAINTENANCE PROVIDER. This paragraph authorizes a certificate holder to arrange with other organizations as a maintenance providers to perform its substantial maintenance. Substantial maintenance is defined as follows: Any activity involving a C- check or greater maintenance visit; any engine maintenance requiring case separation or tear down; and/or major alterations or major repairs performed on airframes, engines or propellers. The following provide examples: (1) Accomplishment of scheduled heavy maintenance inspections, e.g., "C" checks, "D" checks, or equivalent, which may include accomplishment of Airworthiness Directives, Airworthiness Limitations Items, and Corrosion Prevention and Control Program tasks applicable to aircraft primaiy structure. (2) Accomplishment of off-aircraft maintenance or alteration of engines that involves: the separation of modules or propellers; Full Authority Digital Engine Controls; major engine repairs and; repairs to life-limited parts, such as compressors, turbine disks, engine cases, but excluding, for example blades, vanes, and burner cans. N. Paragraph D95 - MINIMUM EQUIPMENT LIST AUTHORIZATION. This paragraph authorizes a certificate holder conducting operations under CASR Parts 121 and/or 135 to use an approved Minimum Equipment List (MEL). (1) Paragraph D95 sets forth the conditions and limitations that must be met by the certificate holder to be able to operate its aircraft under the terms of the MEL. (2) This paragraph may be issued for all aircraft authorized for use in Paragraph A3 or for selected aircraft within an operator fleet. liii

61 CHAPTER 6 AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS PART E - WEIGHT AND BALANCE This paragraph authorizes a CASR Part 121/135 certificate holder to use its approved weight and balance control procedures. Additionally all commuter operators using airplanes having a maximum passenger seating configuration of 30 seats or less must be authorized for the method of controlling weight and balance by using Part E, paragraph E96. A. Paragraph E96 - WEIGHT AND BALANCE. This authorizes a CASR Part 121/135 certificate holder to use its approved weight and balance control procedures. Additionally all commuter operators using airplanes having a maximum passenger seating configuration of 30 seats or less must be authorized for the method of controlling weight and balance by using Part E, paragraph E96. Note: This paragraph is not intended for use by an CASR Part 135 reciprocating powered aircraft of nine or less passenger seats. liv

62 CHAPTER 7 AUTHORIZATIONS, CONDITIONS AND LIMMITATIONS PART H - HELICOPTER TERMINAL INSTRUMENT PROCEDURES AND AIRPORT AUTHORIZATIONS AND LIMITATIONS - PART H Part H is issued to each operator who conducts Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 135 instrument flight rules (IFR) operations with helicopters. It is not issued to CASR Part 135 operators who conduct only fixed wing airplane operations. Part H is not usually issued to CASR Part 135 on-demand helicopter operators who are restricted to visual flight rules (VFR) only operations. In rare situations, authorizations, conditions, and limitations (ACL) paragraph H120 of Part H is issued to CASR Part 135 VFR only operators who are authorized to conduct commuter operations with helicopters. The following is a list of the paragraphs: A. PARAGRAPH HlOl - TERMINAL INSTRUMENT PROCEDURES. HlOl is issued to all helicopter operators who conduct any flight operations under IFR. IFR operators whose operations are restricted to the Republic of Indonesia are only issued HlOl. The whole paragraph is issued to operators who are authorized to conduct any IFR helicopter operation outside Indonesia. B. PARAGRAPH HI 02 - BASIC INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE AUTHORIZATIONS - ALL AIRPORTS. H102 specifies the types of instrument approaches the helicopter operator is authorized to conduct and prohibits the use of other types of instrument approaches. Only the types of instrument approaches checked on the ACLs worksheet for C52 will be printed in paragraph H102. If precision approaches are not authorized, H102 will not be printed. Before authorizing a type of instrument approach procedure (lap), the POI must assure the operator provides appropriate training for the types of approaches to be authorized. C. H103 - IFR LANDING MINIMUMS OTHER THAN AIRBORNE RADAR AND CATEGORIES II AND III APPROACHES - ALL AIRPORTS. HI03 specifies the lowest minimums that can be used for Category I no precision approaches, precision approaches, and circling maneuvers. It prescribes conditions which must be met in order to conduct contact approaches. It also provides special limitations and provisions for instrument approach procedures at foreign airports. If an operator is not authorized to conduct precision approaches, the language of HI03 will be automatically changed to prohibit the use of precision approaches. If the operator is not authorized to conduct operations outside Indonesia, H103 will not be issued. D. H104 - HELICOPTER ENROUTE DESCENT AREAS. Iv

63 HI04 is issued to all operators authorized to conduct IFR helicopter operations using helicopter enroute descent procedures within specified areas of operation. It is not issued to helicopter operators who are not authorized to use helicopter enroute descent procedures. Figure 1. illustrates one method of authorizing use of a particular HEDA. E. HI05 - ALTERNATE AIRPORT IFR WEATHER MINIMUMS. H105 is issued to all Part 135 operators who conduct IFR operations with helicopters. F. H106 - IFR TAKEOFF MINIMUMS, HELICOPTER OPERATIONS ALL AIRPORTS. HI06 is issued to all operators who conduct IFR helicopter operations under Part 135. If an operator is not authorized to conduct operations outside Indonesia, H106 will not be printed for issuance. If an operator is not authorized to use lower than standard takeoff minimums, HI06 will not be printed for issuance. G. HI07 - SPECIAL RESTRICTIONS FOR FOREIGN TERMINAL INSTRUMENT PROCEDURES. H107 is issued only when the POI finds it necessary to place special restrictions on a foreign terminal instrument procedure. These special restrictions to foreign terminal instrument procedures are applicable only to Indonesian air carriers. The purpose of these special restrictions is to establish an equivalency between the foreign terminal instrument procedure and ICAO (PANS-OPS). The POI must issue HI07 with the name of the airport, airport identifier, procedure identification, and special restrictions listed in the appropriate template. H. H108 - CATEGORY II (CAT II) INSTRUMENT APPROACH AND LANDING OPERATIONS. All initial CAT II operations for each operator and each aircraft used by that operator require DGCA review and concurrence before the issuance of H108. This concurrence is also required before the POI may amend H108 to include an aircraft make/model/series (m/m/s) new to the operator. All reductions in CAT II operating minimums for each operator and aircraft require DGCA concurrence. (1) CAT II Approach and Landing Minimums and Authorized Aircraft. Each aircraft m/m/s used in CAT II operations must be listed in subparagraph H108. The lowest decision height (DH) and lowest runway visual range (RVR) authorized for each aircraft must also be specified. Figure 2. illustrates the method for authorizing each aircraft in H 108. (2) Required CAT II Airborne Equipment. The flight instruments, radio navigation equipment, other airborne systems required by the applicable CASR, and the DGCA approved rotorcraft flight manual (RFM) for the Ivi

64 conduct of CAT II operations must be installed and operational. The additional airborne equipment listed or referenced in figure 3. is also required and must be operational for CAT II operations. There are two acceptable methods of demonstrating that an aircraft is airworthy for CAT II operations: a "type design approval" obtained by a manufacturer, or an " operational demonstration" conducted by an operator. (a) Type Design Approval. The RFM (or supplement), for aircraft that have CAT II type design approval, contains a statement to the effect that the airborne systems have demonstrated the reliability and redundancy necessary for CAT II operations, in accordance with the current guidance, Criteria for Approving Category I and Category II Landing Minima for CASR 121 Operations, as amended. These approved RFM's and supplements also specify that certain equipment is required for airworthiness approval of the various kinds of CAT II operations. Some of the approved RFM's also indicate that acceptable CAT II performance was demonstrated both with and without (w/wo) certain equipment (for example w/wo auto throttles). Therefore, the RFM must be considered in determining the additional equipment that must be specified in H108. (See figure 3.) (i) Explicitly Required Equipment. Equipment that is explicitly required by the aircraft certification regulations (CASR Parts 27 and 29), the operating regulations (CASR Parts 91 and 135) and/or the RFM should not be specified in H108. The standard text of HI08 requires this equipment to be functional. (ii) Non-Explicitly Required Equipment. The POI must determine how the operator intends to conduct CAT II operations and train flight crews with those items of equipment. If the operator proposes to conduct operations both w/wo certain items of equipment (such as auto throttle, autopilot), flight crews must be trained for both situations, and the item of equipment does not need to be listed in H108. If the operator proposes to conduct operations only when those items of equipment are functional, then those items of equipment must be specified in H 108. (b) Operational Demonstration by the Certificate Holder. (i) Non-iype Design Equipment. The operational demonstration method of ensuring the airworthiness of CAT II equipment is only appropriate for aircraft and equipment that do not have CAT II type design approval. The additional equipment that must be specified in HI08 is determined by considering the equipment required by the rotorcraft certification regulations (CASR Parts 27 and 29), operating regulations (CASR Parts 91 and 135) and the equipment configuration used during the operational demonstration of airworthiness conducted by the operator. Equipment required by the rotorcraft certification regulations and operating regulations should not be listed in HI08. (ii) Manual/Autopilot Operations. Manual and/or autopilot operations must be specified for each item of equipment listed in Ivii

65 HI08. The POI accomplishes this by placing an "X" in the appropriate column adjacent to each item of equipment. If an item of equipment is applicable to both manual and autopilot, X's must be placed in both columns. If an item of equipment is applicable to one kind of CAT II operation, but not the other, an X must be placed in the applicable column, with the other column left blank. If only one kind of CAT II operation is authorized, then the X's must be placed in the appropriate "Manual" or "Autopilot" column. See figure 3. for examples of how the items of equipment should be specified for the kind of CAT II operation. (3) Required RVR Reporting Equipment. These requirements are issued in subparagraph HI08 of the operations specifications. (4) Pilot Qualifications. These requirements are issued in subparagraph HI08 of the operations specifications. (5) Operating Limitations. These requirements are issued in subparagraph H108 of the operations specifications. (6) Missed Approach Requirements. These requirements are issued in subparagraph H108 of the operations specifications. (7)Authorized Landing Areas. Airports and runways for which an operator is authorized to conduct CAT II instrument approach and landing operations are specified by H108. If the airport and runways are approved for CAT II operations, they should not be listed in H 108 unless the POI determines that there is a need to specify a special limitation for an operator at a particular airport. FIGURE 1. Authorized Helicopter En Route Descent Areas Lowest Authorized Altitude (LAA) Remarks, Limitations and Conditions Eugene Island Block Ft. Increase LAA to 700 ft, with radar altimeter or mapping radar inoperative FIGURE 2. AIRPLANE TYPE (MAKE/ MODEL/ SERIES) DH NOT LESS THAN LOWEST AUTHORIZED RVR BH Ft 1200 SK-76 ISOFt 1600 FIGURE 3. Iviii

66 EXAMPLE OF CAT 11 ITEMS OF EQUIPMENT (TYPE DESIGN) AIRPLANE MAKE/MODEL/SERIES ADDITIONAL EQUIPMENT AND KIND OF CAT II OPERATION SPECIAL PROVISIONS MANUAL AUTOPILOT NOTE: THE POI MUST LIST ALL REQUIRED EQUIP MENT NOT SPECIFIED IN THE CASR, IN THE TYPE DESIGN APPROVAL, IN THE RFM, AND IN AC NOTE:THE FOLLOWING EQUIPMENT IS REQUIRED BY THE RFM AND SHOULD NOT BE LISTED IN 108 One engine inoperative with flaps 20 degrees and manual throttle or 2 engines operative One Autopilot Two EADIs Two IRUs in NAV mode Two sources of electrical power DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION Signature. Dr. Ir. AGUS SANTOSO M. Sc Salman sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ENDAH PURNAMA SARI Pembina / (IV/ a) NIP lix

Staff Instruction. SI (O) Standard Operations Specifications

Staff Instruction. SI (O) Standard Operations Specifications LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP / 208 / VII / 2001 TANGGAL : 13 JULI 2001 Staff Instruction SI (O) 120-03 Standard Operations Specifications Revision : 0 Date : 13 JULI

More information

Menimbang : a. bahwa dalam Subbagian G Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2015

Menimbang : a. bahwa dalam Subbagian G Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2015 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 157 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BAGIAN 8900-3.7 (STAFF INSTRUCTION 8900-3.7)

More information

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 060 TAHUN 2018 TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 060 TAHUN 2018 TENTANG -1- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 060 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

More information

PETUNJUK TEKNIS BAGIAN (STAFF INSTRUCTION )

PETUNJUK TEKNIS BAGIAN (STAFF INSTRUCTION ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 160 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BAGIAN 8900-6.15 (STAFF INSTRUCTION 8900-6.15)

More information

(RVSM) (ISSUANCE AND SURVEILLANCE FOR REDUCED VERTICAL SEPARATION. Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur mengenai penerbitan

(RVSM) (ISSUANCE AND SURVEILLANCE FOR REDUCED VERTICAL SEPARATION. Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur mengenai penerbitan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 223 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN

More information

Staff Instruction. SI Air Operator Certificate, Operating Certificate and Operations Specifications

Staff Instruction. SI Air Operator Certificate, Operating Certificate and Operations Specifications LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 058 Tahun 2018 TANGGAL : 6 Maret 2018 Staff Instruction SI 8900-3.18 Air Operator Certificate, Operating Certificate and Operations Specifications

More information

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2015 tentang

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2015 tentang DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 477 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN

More information

(CRITERIA FOR APPROVAL OF CATEGORY III WEATHER MINIMA FOR TAKEOFF,

(CRITERIA FOR APPROVAL OF CATEGORY III WEATHER MINIMA FOR TAKEOFF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 283 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 120-28 (ADVISORY CIRCULAR

More information

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 147 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS

More information

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 171 TAHUN 2017 TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 171 TAHUN 2017 TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 171 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN

More information

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2017 tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2017 tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DTRRKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 292 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BAGIAN 8900-3.2 (STAFF INSTRUCTION 8900-3.2)

More information

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 163 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 107 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONS

More information

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 98 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 21 {CIVIL AVJATION SAFETYREGULATIONS

More information

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PH 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (CIVIL AVIATION SAPETYREGULATIONS

More information

^Sll&KASI PENYELENGGARA PELAYANAN LALU^LINTAS

^Sll&KASI PENYELENGGARA PELAYANAN LALU^LINTAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN nirektorat JENDERAL PF.RHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor : KP 248 TAHUN 2014 TENTANG PFTUNJUK TEKNIS BAGIAN 172-01 (STAFF INSTRUCTION PART 172-01)

More information

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, \h.;«\w iff f!$ i 'V * V v - MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 152 Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

More information

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 053 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN

More information

PETUNJUK TEKNIS BAGIAN {STAFFINSTRUCTION ) ( WEIGHT AND BALANCE CONTROL PROGRAM)

PETUNJUK TEKNIS BAGIAN {STAFFINSTRUCTION ) ( WEIGHT AND BALANCE CONTROL PROGRAM) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : 136 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BAGIAN 8900-3.4 {STAFFINSTRUCTION 8900-3.4) PROGRAM

More information

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORATIONS DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION JAKARTA INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORATIONS DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION JAKARTA INDONESIA LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 060 Tahun 2018 TANGGAL : 6 Maret 2018 STAFF INSTRUCTION SI 8900 3.329 Maintenance Records System Evaluations Amendment : 0 Date : 6 REPUBLIC

More information

Air Operator Certificate and Operations Specification format

Air Operator Certificate and Operations Specification format SUMMARY OF AMENDMENTS Amendment No. 0 ICAO Source/s Subject/s Approved Annex 6 Air Operator Certificate and Operations Specification format FOREWORD 1. PURPOSE This staff instruction prescribes responsibilities,

More information

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 066 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL 8900-1.2

More information

2017, No KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang; informasi meteorologi penerbangan; Mengingat : 1. Undang-Undan

2017, No KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang; informasi meteorologi penerbangan; Mengingat : 1. Undang-Undan No.1102, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENHUB. tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang. Perubahan Keempat. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2017

More information

REPUBLIC OF INDONESIA DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)

REPUBLIC OF INDONESIA DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) REPUBLIC OF INDONESIA DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) PART 129 Operations : Foreign Air Carriers and Foreign Operators of Indonesian-Registered Aircraft LAMPIRAN KEPUTUSAN

More information

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai sertifikasi standar kebisingan

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai sertifikasi standar kebisingan MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 29 TAHUN 2009 TENTANG

More information

CCAR-129 XXXXX AIRLINES XXXX

CCAR-129 XXXXX AIRLINES XXXX CCAR-129 ISSUED TO XXXXX AIRLINES XXXX General Administration of Civil Aviation of China Print December 25, 2006 No.: DEHF567P CCAR-129 Operations Specifications HQ Revision A001 Issuance and Applicability

More information

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 250 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN

More information

Staff Instruction SI Validation of a Foreign Aircraft Maintenance Engineer Licence. Amendment : Original D a t e : 4 April 2011

Staff Instruction SI Validation of a Foreign Aircraft Maintenance Engineer Licence. Amendment : Original D a t e : 4 April 2011 LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/205/IV/2011 TANGGAL : 4 APRIL 2011 Staff Instruction SI 65 45 Validation of a Foreign Aircraft Maintenance Engineer Licence Amendment

More information

CIVIL AVIATION AUTHORITY, PAKISTAN OPERATIONAL CONTROL SYSTEMS CONTENTS

CIVIL AVIATION AUTHORITY, PAKISTAN OPERATIONAL CONTROL SYSTEMS CONTENTS CIVIL AVIATION AUTHORITY, PAKISTAN Air Navigation Order No. : 91-0004 Date : 7 th April, 2010 Issue : Two OPERATIONAL CONTROL SYSTEMS CONTENTS SECTIONS 1. Authority 2. Purpose 3. Scope 4. Operational Control

More information

The DAAO Inspectors should be thoroughly familiar with the regulatory and advisory references when using these instructions.

The DAAO Inspectors should be thoroughly familiar with the regulatory and advisory references when using these instructions. May 2011 SI 47-01 Amdt. 1 CHAPTER I-GENERAL PURPOSE This staff instruction prescribes responsibilities, policies and procedures to be used by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) Inspector

More information

Initiated By: AFS-400

Initiated By: AFS-400 U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration Advisory Circular Subject: Development and Submission of Special Date: 04/14/2015 AC No: 90-112A Instrument Procedures to the FAA Initiated

More information

DGCA Indonesia CASR Part Amendment 8 Flight Time, Duty Time and Rest Requirements

DGCA Indonesia CASR Part Amendment 8 Flight Time, Duty Time and Rest Requirements DGCA Indonesia CASR Part 121 - Amendment 8 Flight Time, Duty Time and Requirements September-2012 Contents Contents... 2 Forward... 3 SUBPART A... 3 121.0 Regulatory Reference... 3 121.1 Definitions and

More information

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION FIRST MEETING OF DIRECTORS OF CIVIL AVIATION OF THE CARIBBEAN REGION (CAR/DCA/1)

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION FIRST MEETING OF DIRECTORS OF CIVIL AVIATION OF THE CARIBBEAN REGION (CAR/DCA/1) CAR DCA/1 20/09/02 INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION FIRST MEETING OF DIRECTORS OF CIVIL AVIATION OF THE CARIBBEAN REGION (CAR/DCA/1) (Grand Cayman, Cayman Islands, 8-11 October 2002) Agenda Item

More information

Operations Specifications. A004. Summary of Special Authorizations and Limitations HQ Control: 08/03/2001 HQ Revision: 000

Operations Specifications. A004. Summary of Special Authorizations and Limitations HQ Control: 08/03/2001 HQ Revision: 000 A004. Summary of Special Authorizations and Limitations HQ Control: 08/03/2001 HQ Revision: 000 a. The certificate holder, in accordance with the reference paragraphs, is authorized to: Reference Paragraphs

More information

OPERATIONS SPECIFICATIONS

OPERATIONS SPECIFICATIONS CCAR-129 OPERATIONS SPECIFICATIONS ISSUED TO Air Astana General Administration of Civil Aviation of China Print February 20, 2008 No.: KZR-F-057-HB CCAR-129 Operations Specifications HQ Revision Effective

More information

Advisory Circular. Aircraft Certification Authority Based on Foreign Qualifications

Advisory Circular. Aircraft Certification Authority Based on Foreign Qualifications Advisory Circular Subject: Aircraft Certification Authority Based on Foreign Qualifications Issuing Office: Civil Aviation, Standards Document No.: AC 573-002 File Classification No.: Z 5000-34 Issue No.:

More information

Figure 3.1. Foreign Airport Assessment Aid

Figure 3.1. Foreign Airport Assessment Aid 01 oauu-t.d Foreign Airport Assessment Aid: Date of Assessment: Assessment Conducted by: Airport ICAO/IATA Identification: Hours of Operation: Figure 3.1. Foreign Airport Assessment Aid [ Airport Name:

More information

Menimbang : a. bahwa pada butir dalam Lampiran Peraturan

Menimbang : a. bahwa pada butir dalam Lampiran Peraturan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 245 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN

More information

SUMMARY REPORT ON THE SAFETY OVERSIGHT AUDIT FOLLOW-UP OF THE DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION OF KUWAIT

SUMMARY REPORT ON THE SAFETY OVERSIGHT AUDIT FOLLOW-UP OF THE DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION OF KUWAIT ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme SUMMARY REPORT ON THE SAFETY OVERSIGHT AUDIT FOLLOW-UP OF THE DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION OF KUWAIT (Kuwait, 17 to 20 September 2003) International

More information

Operations Specifications

Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 02/11/2016 02/29/2016 8 002 Definitions and Abbreviations 02/11/2016 02/29/2016 5 003 Ratings and

More information

Operations Specifications

Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 02/11/2016 05/25/2017 18 002 Definitions and Abbreviations 02/11/2016 05/25/2017 15 003 Ratings and

More information

MIAT MONGOLIAN AIRLINES

MIAT MONGOLIAN AIRLINES CCAR-129 OPERATIONS SPECIFICATIONS ISSUED TO General Administration of Civil Aviation of China Print November 26, 2007 No.: MGL-F-030-HB CCAR-129 Operations Specifications HQ Revision Effective Date Amendment

More information

MK AIRLINES LIMITED T/A BRITISH GLOBAL AIRLINES

MK AIRLINES LIMITED T/A BRITISH GLOBAL AIRLINES CCAR-129 OPERATIONS SPECIFICATIONS ISSUED TO T/A BRITISH GLOBAL AIRLINES General Administration of Civil Aviation of China Print January 25, 2008 No.: BGB-F-068-HB CCAR-129 HQ Revision Effective Date Amendment

More information

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) PART 135 CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS: FOR COMMUTER AND CHARTER CERTIFICATE HOLDERS LAMPIRAN KEPUTUSAN

More information

CHG 0 9/13/2007 VOLUME 2 AIR OPERATOR AND AIR AGENCY CERTIFICATION AND APPLICATION PROCESS

CHG 0 9/13/2007 VOLUME 2 AIR OPERATOR AND AIR AGENCY CERTIFICATION AND APPLICATION PROCESS VOLUME 2 AIR OPERATOR AND AIR AGENCY CERTIFICATION AND APPLICATION PROCESS CHAPTER 5 THE APPLICATION PROCESS TITLE 14 CFR PART 91, SUBPART K 2-536. DIRECTION AND GUIDANCE. Section 1 General A. General.

More information

Operations Specifications

Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 02/11/2016 03/16/2016 7 002 Definitions and Abbreviations 02/11/2016 03/16/2016 6 003 Ratings and

More information

Checklist & Guide for the development of a

Checklist & Guide for the development of a Checklist & Guide for the development of a Fixed Wing Company Operations Manual for Canadian Aviation Regulations (CARs) 703-Air Taxi VFR Only Operator Company: Date: The contents of Company Operations

More information

Operations Specifications

Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 02/11/2016 01/31/2017 18 002 Definitions and Abbreviations 02/11/2016 03/02/2016 7 003 Ratings and

More information

Sao Tome and Principe Civil Aviation Regulations

Sao Tome and Principe Civil Aviation Regulations INAC Instituto Nacional de Aviação Civil Sao Tome and Principe Civil Aviation Regulations STPCAR - PART 10 COMMERCIAL AIR TRANSPORT BY FOREIGN AIR OPERATORS WITHIN SAO TOME AND PRINCIPE LIST OF EFFECTIVE

More information

SI Airworthiness Certification of Aircraft And Related Product

SI Airworthiness Certification of Aircraft And Related Product LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 171 Tahun 2017 TANGGAL : 17 Juli 2017 Staff Instruction SI 21 02 Airworthiness Certification of Aircraft And Related Product Amendment

More information

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION National Policy

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION National Policy U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION National Policy NOTICE N 8000.345 Effective Date: 12/21/06 Cancellation Date: 12/21/07 SUBJ: Updated Guidance on Letters of Deviation Authority

More information

Pilot Certification and Qualification Requirements for Air Carrier Operations; Technical

Pilot Certification and Qualification Requirements for Air Carrier Operations; Technical This document is scheduled to be published in the Federal Register on 01/04/2016 and available online at http://federalregister.gov/a/2015-32998, and on FDsys.gov BILLING CODE 4910-13-P DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

More information

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (CASR) PART 141 CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS FOR PILOT SCHOOLS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR

More information

Menimbang : a. bahwa dalam sub bagian Peraturan Menteri

Menimbang : a. bahwa dalam sub bagian Peraturan Menteri KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 444 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR TEKNIS DAN OPERASI BAGIAN 175-01 (MANUAL OF STANDARD

More information

Operations Specifications

Operations Specifications Table of Contents Part A Issuance and Applicability Definitions and Abbreviations Ratings and Limitations Summary of Special Authorizations and Limitations Designated Persons Electronic/Digital Recordkeeping

More information

Operations Specifications

Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 01/31/2012 12/18/2013 4 002 Definitions and Abbreviations 01/12/2012 04/22/2013 2 003 Ratings and

More information

2A Document Evaluation for New Registered Aircraft List. 4. ISSUANCE CERTIFICATE OF REGISTRATION, DAAO FORM 47-02

2A Document Evaluation for New Registered Aircraft List. 4. ISSUANCE CERTIFICATE OF REGISTRATION, DAAO FORM 47-02 May 2011 SI 47-01 Amdt. 1 b. DAAO Form 47-2A Document Evaluation for New Registered Aircraft List will be used by the assigned Inspector as a checklist, documentations and recommendations for the issuance

More information

MIAT MONGOLIAN AIRLINES

MIAT MONGOLIAN AIRLINES CCAR-129 OPERATIONS SPECIFICATIONS ISSUED TO General Administration of Civil Aviation of China Print January 28, 2013 No.: MGL-F-030-HB CCAR-129 Operations Specifications HQ Revision Effective Date Amendment

More information

NATA Aircraft Maintenance & System Technology Committee Best Practices. RVSM Maintenance

NATA Aircraft Maintenance & System Technology Committee Best Practices. RVSM Maintenance NATA Aircraft Maintenance & System Technology Committee Best Practices Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) Airspace reduces the vertical separation above flight level (FL) 290 from 2000-ft minimum

More information

Operations Specifications

Operations Specifications U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 02/11/2016

More information

Table of Contents. Pan A

Table of Contents. Pan A Table of Contents Pan A HQ CONTROL EFFECTIVE AMENDMENT DATE DATE NUMBER 001 Issuance and Applicability 02/11/2016 02/24/2016 6 002 Definitions and Abbreviations 02/11/2016 02/24/2016 3 003 Ratings and

More information

7/27/ CHG 605 VOLUME 4 AIRCRAFT EQUIPMENT AND OPERATIONAL AUTHORIZATIONS

7/27/ CHG 605 VOLUME 4 AIRCRAFT EQUIPMENT AND OPERATIONAL AUTHORIZATIONS VOLUME 4 AIRCRAFT EQUIPMENT AND OPERATIONAL AUTHORIZATIONS CHAPTER 4 CONFIGURATION DEVIATION LIST (CDL) AND MINIMUM EQUIPMENT LIST (MEL) 4-621 REPORTING SYSTEM(S). Section 1 Configuration Deviation List

More information

Advisory Circular. Canada and United States Bilateral Aviation Safety Agreement Maintenance Implementation Procedures

Advisory Circular. Canada and United States Bilateral Aviation Safety Agreement Maintenance Implementation Procedures Advisory Circular Subject: Issuing Office: Canada and United States Bilateral Aviation Safety Agreement Maintenance Implementation Procedures Aircraft Maintenance and Manufacturing Activity Area: Rulemaking

More information

7.3 Operations Oversight Maintenance Oversight Prerequisites and Coordination Requirements 30

7.3 Operations Oversight Maintenance Oversight Prerequisites and Coordination Requirements 30 oi oauu-t.o 7.3 Operations Oversight 23 7.4 Maintenance Oversight 23 7.5 ETOPS Reporting 24 7.6 ETOPS Normal Maintenance Surveillance 25 7.7 Prerequisites and Coordination Requirements 30 7.8 References,

More information

Operations Specifications

Operations Specifications U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 02/11/2016

More information

N Registry Airworthiness & Maintenance Requirements

N Registry Airworthiness & Maintenance Requirements N Registry Airworthiness & Maintenance Requirements State of Registry Requirements Designee Limits and Requirements Maintenance Requirements Presented to: 6 th Airworthiness Safety Seminar By: Date: June

More information

CIVIL AVIATION REGULATIONS PART 10 COMMERCIAL AIR TRANSPORT BY FOREIGN AIR OPERATORS WITHIN FEDERATED STATES OF MICRONESIA

CIVIL AVIATION REGULATIONS PART 10 COMMERCIAL AIR TRANSPORT BY FOREIGN AIR OPERATORS WITHIN FEDERATED STATES OF MICRONESIA CIVIL AVIATION REGULATIONS PART 10 COMMERCIAL AIR TRANSPORT BY FOREIGN AIR OPERATORS WITHIN FEDERATED STATES OF MICRONESIA FEDERATED STATES OF MICRONESIA 2001 [THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK] 10-ii

More information

Checklist & Guide for the development of a

Checklist & Guide for the development of a Checklist & Guide for the development of a FIED WING COMPANY OPERATIONS MANUAL for Canadian Aviation Regulations (CARs) 703-Air Taxi and CARs 704-Commuter Company: Date: The contents of Company Operations

More information

Operations Specifications

Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL EFFECTIVE AMENDMENT DATE DATE NUMBER Issuance and Applicability 02/11/2016 03/18/2016 4 Definitions and Abbreviations 02/11/2016 03/18/2016 2 Ratings and Limitations

More information

Operations Specifications

Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 02/11/2016 03/02/2016 7 002 Definitions and Abbreviations 02/11/2016 03/02/2016 5 003 Ratings and

More information

This Section 1 contains the requirements for the approval of Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists.

This Section 1 contains the requirements for the approval of Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists. SECTION 1 JAR-MMEL/MEL SECTION 1 - REQUIREMENTS 1 GENERAL This Section 1 contains the requirements for the approval of Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists. 2 PRESENTATION 2.1 The

More information

IRELAND SAFETY REGULATION DIVISION IRISH AVIATION AUTHORITY AVIATION HOUSE HAWKINS STREET DUBLIN 2 Tel Fax AFTN EIDWYOYX

IRELAND SAFETY REGULATION DIVISION IRISH AVIATION AUTHORITY AVIATION HOUSE HAWKINS STREET DUBLIN 2 Tel Fax AFTN EIDWYOYX IRELAND SAFETY REGULATION DIVISION IRISH AVIATION AUTHORITY AVIATION HOUSE HAWKINS STREET DUBLIN 2 Tel +353 1 6718655 Fax +353 1 6774068 AFTN EIDWYOYX EASA PERMIT TO FLY AERONAUTICAL NOTICE NR A.91 ISSUE

More information

COVER SHEET. Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) Information Sheet Part 91 RVSM Letter of Authorization

COVER SHEET. Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) Information Sheet Part 91 RVSM Letter of Authorization COVER SHEET Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) Information Sheet Part 91 RVSM Letter of Authorization NOTE: FAA Advisory Circular 91-85 ( ), Authorization of Aircraft and Operators for Flight in

More information

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) PART 141

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) PART 141 REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) PART 141 CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS FOR PILOT SCHOOLS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR

More information

OPERATIONS SPECIFICATIONS

OPERATIONS SPECIFICATIONS CCAR-129 OPERATIONS SPECIFICATIONS ISSUED TO, Co., Ltd. General Administration of Civil Aviation of China Print June 24, 2013 No.: JJA-F-025-HD CCAR-129 Operations Specifications HQ Revision Effective

More information

OPERATIONS SPECIFICATIONS

OPERATIONS SPECIFICATIONS CCAR-129 OPERATIONS SPECIFICATIONS ISSUED TO JSC URAL AIRLINES General Administration of Civil Aviation of China Print May 12, 2008 No.: SVR-F-073-HB CCAR-129 Operations Specifications HQ Revision Effective

More information

REGULATIONS (10) FOREIGN AIR OPERATORS

REGULATIONS (10) FOREIGN AIR OPERATORS Republic of Iraq Ministry of Transport Iraq Civil Aviation Authority REGULATIONS (10) FOREIGN AIR OPERATORS Legal Notice No. REPUBLIC OF IRAQ THE CIVIL AVIATION ACT, NO.148 REGULATIONS THE CIVIL AVIATION

More information

2013 UPDATES. Current Through: 07/19/13

2013 UPDATES. Current Through: 07/19/13 2013 UPDATES Current Through: 07/19/13 The Gleim FAR/AIM is published annually. Gleim keeps you up-to-date with FAA changes via online and email updates. Changes to the FARs can be released by the FAA

More information

GHANA CIVIL AVIATION (FLIGHT STANDARDS) PART 10 COMMERCIAL AIR TRANSPORT BY FOREIGN AIR OPERATORS WITHIN GHANA

GHANA CIVIL AVIATION (FLIGHT STANDARDS) PART 10 COMMERCIAL AIR TRANSPORT BY FOREIGN AIR OPERATORS WITHIN GHANA Part 10 Commercial Air Transport By Foreign Air Operators PART 10 COMMERCIAL AIR TRANSPORT BY FOREIGN AIR OPERATORS WITHIN GHANA 10-1 Part 10 Commercial Air Transport By Foreign Air Operators INTRODUCTION

More information

Airworthiness Inspector Training Profile Worksheet

Airworthiness Inspector Training Profile Worksheet Airworthiness Inspector Training Profile Worksheet Inspector Name: 1.0 Indoctrination 1.000 Formal Course Name: New Employee Orientation Formal Course Number: 1001 Completed: 1.001 Employee benefits 1.002

More information

TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY AIR NAVIGATION SERVICES INSPECTORATE. Title: CONSTRUCTION OF VISUAL AND INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES

TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY AIR NAVIGATION SERVICES INSPECTORATE. Title: CONSTRUCTION OF VISUAL AND INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES Page 1 of 8 1. PURPOSE 1.1. This Advisory Circular provides guidance to personnel involved in construction of instrument and visual flight procedures for publication in the Aeronautical Information Publication.

More information

Advisory Circular. Application Guidelines for Helicopter FAA to TCCA Licence Conversion Agreement. Z U Issue No.: 01

Advisory Circular. Application Guidelines for Helicopter FAA to TCCA Licence Conversion Agreement. Z U Issue No.: 01 Advisory Circular Subject: Application Guidelines for Helicopter FAA to TCCA Licence Conversion Agreement Issuing Office: Classification File No.: Standards Document No.: AC 401-003 Z 5000-34 U Issue No.:

More information

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) PART 135 CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS: FOR COMMUTER AND CHARTER AIR CARRIERS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI

More information

AUTHORIZATION TO CONDUCT ETOPS OPERATIONS

AUTHORIZATION TO CONDUCT ETOPS OPERATIONS oi oauu-^.o CHAPTER 4 AUTHORIZATION TO CONDUCT ETOPS OPERATIONS 4.1. ETOPS Authorizations. As stated earlier in this chapter, the DAAO determines the final decision on whether the certificate holder has

More information

Master Minimum Equipment Lists/Minimum Equipment Lists. Amendment Summary PART-MMEL/MEL. Amendment No. Effective Date Subpart Paragraph

Master Minimum Equipment Lists/Minimum Equipment Lists. Amendment Summary PART-MMEL/MEL. Amendment No. Effective Date Subpart Paragraph Amendment Summary PART-MMEL/MEL Master Minimum Equipment Lists/Minimum Equipment Lists Amendment No. Effective Date Subpart Paragraph Contents Section No. Subject SUBPART- A GENERAL MMEL/MEL.001 Applicability

More information

TABLE OF CONTENTS 1.0 INTRODUCTION...

TABLE OF CONTENTS 1.0 INTRODUCTION... Staff Instruction Subject: Airworthiness Evaluation of the Installation of IFR Equipment to Allow the Removal of the VFR Only Operating Condition from the Special Certificate of Airworthiness Amateur-Built

More information

Operations Specifications

Operations Specifications U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration Operations Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 02/11/2016

More information

GUYANA CIVIL AVIATION REGULATION PART X- FOREIGN OPERATORS.

GUYANA CIVIL AVIATION REGULATION PART X- FOREIGN OPERATORS. Civil Aviation 1 GUYANA CIVIL AVIATION REGULATION PART X- FOREIGN OPERATORS. REGULATIONS ARRANGEMENT OF REGULATIONS 1. Citation. 2. Interpretation. 3. Applicability of Regulations. PART A GENERAL REQUIREMENTS

More information

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION. National Policy

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION. National Policy NOTICE U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION National Policy N 8900.277 Effective Date: 10/23/14 Cancellation Date: 10/23/15 SUBJ: OpSpec B045, Extended Overwater Operations

More information

Airmen s Academic Examination

Airmen s Academic Examination Airmen s Academic Examination E4 ualification Airline Transport Pilot (Airplane, rotorcraft and airship) No. of questions; time allowed 20 questions; 40 minutes Subject Civil Aeronautics Law (subject code:

More information

Aircraft Maintenance Organisations - Certification. Contents

Aircraft Maintenance Organisations - Certification. Contents Contents Rule objective... 3 Extent of consultation... 3 New Zealand Transport Strategy... 4 Summary of submissions... 5 Examination of submissions... 6 Insertion of Amendments... 6 Effective date of rule...

More information

AIRWORTHINESS CERTIFICATION OF AIRCRAFT AND RELATED PRODUCTS. 1. PURPOSE. This change is issued to incorporate revised operating limitations.

AIRWORTHINESS CERTIFICATION OF AIRCRAFT AND RELATED PRODUCTS. 1. PURPOSE. This change is issued to incorporate revised operating limitations. 8130.2D 2/15/00 AIRWORTHINESS CERTIFICATION OF AIRCRAFT AND RELATED PRODUCTS 1. PURPOSE. This change is issued to incorporate revised operating limitations. 2. DISTRIBUTION. This change is distributed

More information

TABLE OF CONTENTS 1.0 INTRODUCTION...

TABLE OF CONTENTS 1.0 INTRODUCTION... Advisory Circular Subject: In-Flight Entertainment Systems Issuing Office: Aircraft Certification Activity Area: Qualification No.: 500-022 File No.: 5009-32-4 Issue No.: 01 RDIMS No.: 1193699-V9 Effective

More information

Advisory Circular. En Route Area Navigation Operations RNAV 5 (Formerly B-RNAV) Aviation Safety Regulatory Framework Document No.

Advisory Circular. En Route Area Navigation Operations RNAV 5 (Formerly B-RNAV) Aviation Safety Regulatory Framework Document No. Advisory Circular Subject: En Route Area Navigation Operations RNAV 5 (Formerly B-RNAV) Issuing Office: PAA Sub Activity Area: File Classification No.: Civil Aviation Aviation Safety Regulatory Framework

More information

Air Operator Certificate Issue / Renewal Application Form (Flight Standards Directorate CAA Pakistan)

Air Operator Certificate Issue / Renewal Application Form (Flight Standards Directorate CAA Pakistan) Air Operator Certificate Issue / Renewal Application Form (Flight Standards Directorate CAA Pakistan) DOC No. CAAD-624-016 REV. No. 05 DATED: 01.02.2007 Note: Please read the instructions on last page

More information

Staff Instruction. Aerial Assessment Requirements Prior to Heliport Certification

Staff Instruction. Aerial Assessment Requirements Prior to Heliport Certification Staff Instruction Subject: Aerial Assessment Requirements Prior to Heliport Certification Issuing Office: Standards Document No.: SI 305-001 File Classification No.: Z 5000-32 Issue No.: 01 RDIMS No.:

More information

Subject: Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Operations and Operational Authorization

Subject: Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Operations and Operational Authorization OC NO 17 OF 2014 Date: 14 th October 2014 File No AV 22024/30/2014-FSD GOVERNMENT OF INDIA CIVIL AVIATION DEPARTMENT DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION OPERATIONS CIRCULAR Subject: Automatic Dependent

More information

OPERATIONS SPECIFICATIONS

OPERATIONS SPECIFICATIONS CCAR-129 OPERATIONS SPECIFICATIONS ISSUED TO NATIONAL AIR COMPANY UZBEKISTAN AIRWAYS General Administration of Civil Aviation of China Print November 26, 2007 No.: UZB-F-051-HB CCAR-129 Operations Specifications

More information

Training Specifications

Training Specifications Table of Contents Part A HQ CONTROL DATE EFFECTIVE DATE AMENDMENT NUMBER 001 Issuance and Applicability 10/19/2011 06/07/2017 4 002 Definitions and Abbreviations 10/17/2008 11/07/2008 1 004 Summary of

More information

2. CANCELLATION. AC 39-7B, Airworthiness Directives, dated April 8, 1987, is canceled.

2. CANCELLATION. AC 39-7B, Airworthiness Directives, dated April 8, 1987, is canceled. U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration Advisory Circular Subject: AIRWORTHINESS DIRECTIVES Date: 11/16/95 AC No: 39-7C Initiated by: AFS-340 Change: 1. PURPOSE. This advisory

More information

Part 171. Aeronautical Telecommunication Services - Operation and Certification. CAA Consolidation. 10 March 2017

Part 171. Aeronautical Telecommunication Services - Operation and Certification. CAA Consolidation. 10 March 2017 Part 171 CAA Consolidation 10 March 2017 Aeronautical Telecommunication Services - Operation and Certification Published by the Civil Aviation Authority of New Zealand DESCRIPTION Part 171 provides the

More information